SIDOARJO – Kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Sidoarjo menjadi sorotan utama, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai salah satu pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Rencananya, panggilan tersebut akan dilakukan besok, menandai tahap baru dalam penyelidikan kasus yang menimbulkan kehebohan di Sidoarjo tersebut.
Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, mengungkapkan bahwa selain Bupati Sidoarjo, KPK juga akan memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk Kepala BPBD Sidoarjo, Ari Suryono. Hal ini menandakan bahwa KPK telah melakukan langkah serius untuk mengusut kasus tersebut dengan mendalami keterangan dari berbagai pihak terkait.
Hari ini, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi lainnya di Polda Jawa Timur, sebagai bagian dari proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Keenam saksi tersebut termasuk ASN Pemda Sidoarjo, seperti Sulistiyono, Setya Handaka, Syaiful Rohman, Ninik Sulastri, Heri Sumaeko, dan Asisten Pribadi Bupati/Tenaga Harian Lepas di bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Pemkab Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri.
Baca Juga:
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan terhadap tiga lokasi terkait kasus korupsi ini. Salah satunya adalah rumah dinas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa, tanggal 30 Januari, di mana tiga lokasi yang digeledah mencakup Pendopo Delta Wibawa atau rumah dinas Bupati Sidorajo, kantor BPPD, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya.
Dalam penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, tim KPK berhasil menyita valuta asing (valas) atau mata uang asing, serta tiga unit mobil di lokasi tersebut. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi, serta pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga:
Kasus ini mencuat sebagai pengingat bahwa korupsi dapat merusak sistem pemerintahan yang sehat dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tegas dan transparan seperti ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang.
(A/08)
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Seorang pria bernama Al Ikhramullah (30), warga Dusun Daya Bakri, Desa Badoh, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin apel pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padangsidimpu
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini ditegaskan langsung
Pemerintahan
KUTA SELATAN Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di malam hari, Polsek Kuta Selatan menggelar patrol
Nasional
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, secara resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD
Pemerintahan
