JAKARTA – Usai menjalani pemeriksaan selama enam jam, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej, yang didampingi oleh kuasa hukumnya, memilih untuk bungkam mengenai materi pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi untuk tersangka lainnya. Eddy Hiariej menjadi salah satu dari empat tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
Pemeriksaan terhadap Eddy dilakukan dalam konteks dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan sengketa saham perusahaan pengusaha Helmut Hermawan, di mana Eddy diduga menerima dana sebesar Rp7 miliar melalui dua asisten pribadinya.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiyariej, juga telah mengajukan gugatan terhadap KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana gugatan praperadilan pada Senin, 11 Desember 2023.
Baca Juga:
https://youtu.be/OCW5HFXsuPc
Baca Juga:
KPK telah mengambil langkah preventif dengan mencegah para tersangka, termasuk Eddy Hiariej, untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Keputusan ini diambil untuk memastikan ketersediaan para tersangka selama proses penyidikan.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, melaporkan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham dan tiga tersangka lainnya, membawa kasus ini ke permukaan. KPK berkomitmen untuk mengumumkan secara resmi status hukum Wamenkumham dan tersangka lainnya dalam kasus ini.
Selain itu, KPK juga tengah melakukan upaya pemulihan aset jika ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang terkait dengan kasus ini. Langkah-langkah hukum ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, dengan harapan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan integritas lembaga-lembaga pemerintah. (Ayu lestari)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal