Insentif Kendaraan Listrik Tetap Berlanjut, Airlangga Isyaratkan Fokus ke Mobil Nasional
JAKARTA Pemerintah memastikan kebijakan insentif bagi industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) tetap berlanjut. Namun, skema pem
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan periode 2019–2024, Budi Karya Sumadi, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Rabu (18/2/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, pemeriksaan Budi Karya terkait tersangka mantan Direktur Prasarana DJKA, Harno Trimadi, yang terbukti menerima suap dari beberapa pihak swasta.Baca Juga:
Suap tersebut diberikan agar paket proyek perbaikan dan perkuatan jalur kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 dimenangkan oleh perusahaan tertentu.
Harno Trimadi sebelumnya dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 900 juta ditambah 30.000 dollar Singapura dan 20.000 dollar Amerika Serikat.
Sementara itu, Fadliansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA, dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1,725 miliar.
Kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Utama PT Kereta Api Properti Manajemen, Yoseph Ibrahim, dan Vice President perusahaan, Parjono, serta Dion Renato Sugiharto, yang berperan sebagai penyedia proyek.
Pemberian suap dilakukan melalui pengaturan pemenang paket pekerjaan perkeretaapian, termasuk perkuatan lereng abutmen, perbaikan hidrolika sungai, dan perbaikan perlintasan sebidang.
Pemanggilan Budi Karya Sumadi diharapkan dapat memberikan keterangan terkait proses anggaran dan pengawasan proyek, mengingat posisi eks Menhub saat itu sebagai pimpinan DJKA.*
(k/dh)
JAKARTA Pemerintah memastikan kebijakan insentif bagi industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) tetap berlanjut. Namun, skema pem
EKONOMI
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah disebut belum membahas langkah hukum berupa gugatan p
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian masih terus menyelidiki penyebab kematian Sutrimo, mantan Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjalani aktivitas hariannya bersama para tahanan
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Kerangka manusia tanpa identitas kembali ditemukan di kawasan bekas bencana banjir dan tanah longsor di Kelurahan Bonalu
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay, menilai keputusan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang berencana ma
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa kualitas gizi menjadi tolok ukur utama dalam pelaksanaan Program Mak
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyatakan kliennya masih mempertanyakan
HUKUM DAN KRIMINAL