Ramai Soal Pungutan, Kelas Tambahan SMPN 1 Padangsidimpuan Sudah Ada 10 Tahun
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
Sergai – Hasan Basri Hasibuan, Kepala Desa (Kades) Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Provinsi Sumatera Utara, kurang transparan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa.
Informasi penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBN/APBD) di Desa Penggalangan saat dikonfirmasi awak media kepada Hasan Basri Hasibuan selaku Kepala Desa Penggalangan telah disampaikan melalui foto baleho papan informasi (APBDES) melalui pesan WhatsApp (WA) pada Kamis (2/11/2023).
Tapi informasi yang tertera di APBDES terkesan “gelondongan”, sehingga publik tidak mengetahui secara utuh dan terperinci terkait penggunaan dana desa yang dikelola oleh Kades Penggalangan Hasan Basri Hasibuan.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait penggunaan dana desa di Desa Penggalangan secara lengkap dan terperinci, awak media mencoba konfirmasi ulang dan mempertanyakan beberapa pertanyaan dalam hal penggunaan dana desa kepada Hasan Basri Hasibuan, melalui pesan WA, Jumat (3/11/2023) sekitar Pukul 08 : 42 WIB, tapi entah kenapa Kades Penggalangan Hasan Basri Hasibuan tidak membalas pertanyaan wartawan
Padahal penggunaan dana desa tidak boleh ditutup-tutupi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat (publik) dan kepada LSM/Media sebagai sosial kontrol. Agar masyarakat dan publik mengetahui sepenuhnya terkait penggunaan dana desa yang bersumber dari uang negara tersebut digunakan untuk apa-apa saja.
Karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui dokumen – dokumen seperti, perdes tentang kewenangan desa, perdes tentang RKPDesa, perdes tentang APBDesa, serta laporan realisasi penggunaan dana desa dan lainnya.
Saat awak media konfirmasi kepada warga masyarakat, beberapa masyarakat mengakui kalau mereka tidak mengetahui seutuhnya untuk apa-apa saja dana desa digunakan.
“Gak tau bang,” ucap salah satu masyarakat yang di temui awak media. Masyarakat berharap Pemerintah Desa lebih transparan dalam penggunaan anggaran dana desa.
Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya dugaan penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaan keuangan negara.
Karena masyarakat khususnya LSM dan Media juga mempunyai hak untuk mengawasi penggunaan dana desa.
Sikap Hasan Basri Hasibuan Kades Penggalangan yang seolah sengaja ingin menutupi penggunaan dana desa kepada awak media itupun menimbulkan pertanyaan dan mengindikasikan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana desa.
Terkait kurang transparannya penggunaan dana desa di Desa Penggalangan, awak media mencoba konfirmasi dan meminta tanggapan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kabupaten Serdang Bedagai, Fajar Simbolon, Jumat (3/11/2023) Pukul 09 :40 WIB.
Tapi Kadis PMD, Fajar Simbolon menyarankan agar awak media untuk konfirmasi kepada Camat Sei Bamban.
“Konfirmasi ke Pak Camat Sei Bamban aja . Camat punya kewenangan untuk monitoring dan evaluasi bang,” balasnya.
Terpisah, Camat Sei Bamban, Doni Simarmata saat dikonfirmasi melalui pesan WA belum memberikan tanggapan.
Hingga berita ini ditulis, Hasan Basri Hasibuan Kades Penggalangan belum memberikan jawaban terkait pertanyaan wartawan dalam penggunaan dana desa secara utuh.
(lbs)
PADANGSIDIMPUAN Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tangga
PENDIDIKAN
JAKARTA Dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride, hingga kini belum dapat melintas di Selat Hormuz. Meski d
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Jusuf Kalla (JK) menilai polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung t
POLITIK
SIAK Insiden tragis terjadi saat ujian praktik sains di SMP Islamic Center Siak, Riau. Seorang pelajar kelas IX berinisial MA (15) menin
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan kenaikan biaya haji 2026 di tengah lonjakan harga av
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI da
NASIONAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut a
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik
EKONOMI
BEKASI Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari
NASIONAL