Ramai Soal Pungutan, Kelas Tambahan SMPN 1 Padangsidimpuan Sudah Ada 10 Tahun

PADANGSIDIMPUAN– Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Program tersebut disebut telah berlangsung sejak lama dan merupakan hasil kesepakatan orang tua siswa.

Mantan pengurus komite sekolah, Mahyudin Siregar, mengatakan bahwa kelas unggulan atau yang kini dikenal sebagai kelas tambahan sudah ada sejak lebih dari satu dekade lalu.

"Program ini sudah ada sejak era kepala sekolah sebelumnya dan telah berjalan lebih dari 10 tahun. Bahkan sudah melewati beberapa pergantian kepala sekolah," ujar Mahyudin, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Hanura Binjai Gelar Kegiatan Sosial, Salurkan Bantuan Perbaikan Masjid dan Tampung Aspirasi Warga

Ia menjelaskan, pelaksanaan kelas tambahan tersebut sejak awal merupakan hasil musyawarah orang tua siswa. Termasuk terkait atribut hingga kebutuhan pendukung pembelajaran.

Menurutnya, tujuan utama program ini adalah meningkatkan prestasi akademik siswa. Ia juga menegaskan tidak ada unsur paksaan dalam keikutsertaan.

"Ini berdasarkan keinginan orang tua agar anaknya lebih berprestasi. Tidak ada paksaan, yang ingin ikut silakan," katanya.

Hal senada disampaikan salah satu orang tua siswa, Nur Hamidah Lubis. Ia menilai kelas tambahan justru lebih efisien dibandingkan les privat atau bimbingan belajar di luar sekolah.

"Kalau bimbel biayanya lebih mahal. Di sini lebih hemat dan guru di sekolah juga lebih memahami kemampuan anak," ujarnya.

Ia berharap melalui program tersebut, anaknya dapat meraih prestasi akademik dan melanjutkan pendidikan ke sekolah unggulan.

Sementara itu, orang tua siswa lainnya yang enggan disebutkan identitas lengkapnya menyatakan tidak keberatan dengan adanya kelas tambahan tersebut. Ia menilai program itu memberi manfaat bagi peningkatan kualitas belajar siswa.

Polemik terkait program kelas tambahan ini sebelumnya mencuat setelah adanya pemberitaan yang menyoroti dugaan pungutan biaya di lingkungan sekolah.*

(dh)

Hanura Binjai Gelar Kegiatan Sosial, Salurkan Bantuan Perbaikan Masjid dan Tampung Aspirasi Warga

DPR Tetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK 2026–2031

DPR Akan Bawa RUU PPRT & Hak Cipta ke Paripurna Besok, Ini Targetnya

Jelang Ramadhan 2026, Presiden Prabowo Subianto Imbau Bangsa Bersatu dan Dijauhkan dari Perpecahan serta Bencana

Setelah Diuji DPR, Tommy Djiwandono Siap Pimpin Bank Indonesia Sebagai Deputi Gubernur

DPR Dorong Penyelesaian Kasus Ijazah Jokowi Lewat Musyawarah, Bukan Sidang Panjang