DPR Desak Negara Hadir Lindungi Hajatan Warga dari Premanisme
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA-Ketua KPK, Firli Bahuri, dengan tegas membantah isu pemerasan yang tengah mencuat dalam konteks kasus yang menjerat Menteri Pertanian, Yasin Limpo. Kabar terkait nominal pemerasan yang disebut-sebut mencapai 1 miliar dolar ini telah menjadi sorotan publik, dan Firli Bahuri memberikan klarifikasi yang komprehensif terkait pernyataan tersebut.
https://youtu.be/JU6AJC1CuKc?si=2Tzxw0Ry6yX7vpkn
Dalam klarifikasinya, Firli Bahuri mengungkapkan bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan pemerasan sebesar 1 miliar dolar terhadap Menteri Pertanian. Ia menegaskan pentingnya prinsip praduga tak bersalah dalam hukum, dan bahwa lembaga KPK selalu berpegang teguh pada prinsip tersebut dalam setiap penyelidikan dan penanganan kasus korupsi.
Ketua KPK menjelaskan bahwa investigasi sedang berlangsung dengan seksama terkait kasus yang menjerat Menteri Yasin Limpo. KPK akan melakukan penyelidikan yang transparan dan objektif, serta akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan kebenaran dalam kasus ini. Firli Bahuri juga menegaskan komitmen KPK untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, tanpa memandang jabatan atau posisi sosial seseorang.
Isu pemerasan dalam jumlah sebesar 1 miliar dolar merupakan tudingan serius, dan Firli Bahuri mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan kepada proses hukum yang berlaku, agar kasus ini dapat diungkap dengan baik.
(R/04)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh w
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labu
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke10 d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdianto, Koordinator Bidang Intelijen Kejatisu, sebagai Pelaks
NASIONAL
MEDAN Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Honor 600 Pro mulai menampakkan diri lewat foto asli atau live images, memberikan gambaran leb
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/4/2026), terdorong sentimen harga minyak tinggi dan risiko geopoli
EKONOMI
MEDAN Keindahan budaya Nusantara tampak begitu hidup dalam gelaran Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026 di atas geladak KRI
PEMERINTAHAN