Anggota DPR RI Dorong Polri Proses Hukum Tegas Kasus Dugaan Pemerasan yang Libatkan AKBP Bintoro

JAKARTA  -Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, mendesak Polri untuk menangani secara serius kasus dugaan pemerasan yang melibatkan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Politisi Gerindra ini menegaskan pentingnya untuk tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, terlebih jika terbukti ada anggota Polri lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Martin dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Martin juga mengapresiasi langkah awal Polri dalam menahan AKBP Bintoro oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya. Namun, ia mengingatkan pentingnya agar proses hukum ini dilakukan secara akuntabel, untuk menghindari terulangnya kasus serupa di kemudian hari.

Baca Juga:

• Markas Ormas AMPI di Medan Jadi Pabrik Ekstasi Rumahan, Polisi Ungkap Sudah Beroperasi 3 Bulan
• Polsek Bandar Ungkap Curanmor dalam Waktu Kurang dari 3 Jam, Pelaku Tukar Motor dengan Narkoba

Kasus ini mencuat setelah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro terhadap keluarga tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, yang merupakan anak bos jaringan klinik laboratorium Prodia. Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp 20 miliar untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap kedua tersangka.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya telah menahan AKBP Bintoro dan menempatkannya dalam penempatan khusus (patsus), bersama tiga anggota polisi lainnya yang diduga terlibat dalam kasus yang sama.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Bobby Nasution Hadiri Pesta Budaya Oang-Oang dan HUT ke-22 Kabupaten Pakpak Bharat
• Benarkah Manusia Hanya Bisa Punya 150 Teman? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Martin juga menekankan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk konsisten dalam menindak tegas anggota Polri yang melanggar hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip equality before the law, di mana semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu.

“Polri harus berbenah agar kasus-kasus seperti ini tidak mencoreng citra institusi. Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang selama ini meningkat terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran terganggu akibat pelanggaran di tubuh kepolisian,” ujar Martin.

Sebagai tambahan, Martin mengingatkan bahwa slogan Polri, “Rastra Sewakotama” yang berarti pelayan utama bangsa/rakyat, harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.(KPRN)

(N/014)