Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA -Kasus pemerasan yang melibatkan anggota Polri terhadap warga negara Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP) terus berlanjut. Terbaru, dua orang anggota Polri dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun karena terbukti terlibat dalam praktik pemerasan tersebut.
Dua anggota Polri yang dijatuhi demosi adalah mantan Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan, dan mantan Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Iptu Syaharuddin.
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menyatakan bahwa Fadlan memiliki peran aktif dalam kasus tersebut meskipun tidak merinci lebih lanjut. “Kompol Dzul Fadlan dengan putusan demosi delapan tahun, patsus (penempatan khusus) 30 hari dan dinyatakan perbuatannya memang perbuatan yang tercela,” ujar Anam, sebagaimana dikutip Jumat (3/1/2025).
Selain Fadlan dan Syaharuddin, dalam kasus ini, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) juga memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada tiga anggota Polri lainnya, yaitu mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia, dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful. Mereka terlibat dalam pemerasan yang merugikan korban hingga Rp2,5 miliar.
Hingga kini, lima anggota Polri dari total 18 yang terlibat dalam kasus pemerasan ini telah dikenakan sanksi. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) masih terus berlanjut untuk menyelesaikan proses hukum terhadap anggota Polri lainnya yang terlibat.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa proses sidang akan terus berlanjut dan Polri berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar etika profesi. “Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas,” ungkapnya di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL