El Nino Mengancam Kelompok Rentan, Menteri HAM Perintahkan Jajaran Turun Langsung

JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di berbagai daerah aktif turun ke masyarakat untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berpotensi memicu berbagai persoalan sosial.

Instruksi tersebut disampaikan Pigai menyusul kondisi cuaca kering berkepanjangan yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, krisis air hingga gagal panen di sejumlah wilayah.

"Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian," ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Karhutla Bromo Makin Mereda, Dari 34 Kini Tinggal 2 Titik Api

Pigai meminta jajarannya tidak hanya melakukan pemantauan secara administratif. Ia menginstruksikan personel Kementerian HAM untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan mengidentifikasi persoalan yang muncul akibat dampak El Nino.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan perhatian, perlindungan serta pemenuhan hak.

"Seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian bersama pihak terkait," tegas Pigai.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dampak cuaca kering berkepanjangan. Jajaran Kementerian HAM diminta bekerja bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi sekaligus menangani persoalan sosial yang muncul.

Selain berdampak terhadap lingkungan, kondisi El Nino juga berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat. Kekeringan dapat mengganggu ketersediaan air, sementara gagal panen berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.

Di sisi lain, risiko karhutla juga menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah bersama unsur terkait terus memantau titik api serta meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan di wilayah yang berpotensi terdampak.

Sejumlah langkah dukungan juga disiapkan, antara lain operasi modifikasi cuaca (OMC), pengerahan water bombing serta helikopter dan pesawat sesuai kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Pigai menegaskan penanganan dampak El Nino tidak boleh hanya berfokus pada pengendalian bencana. Perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian agar hak-hak warga tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian HAM aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan dan penanganan yang diperlukan.* (an/dh)

12 Personel Satpol PP dan Dishub Tanjungbalai Ikuti Seleksi Komcad, Wakil Wali Kota Tekankan Bela Negara

Zulhas Ungkap Skema Status Manajer Kopdes, Awalnya Pegawai BUMN 2 Tahun Sebelum Jadi Petugas Koperasi

Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini

28 Armada Udara Disiapkan BNPB, Siaga Hadapi Puncak Kemarau

Polresta Denpasar Amankan Anggota Komcad TNI Terkait Jual Beli Senjata Ilegal

Hingga 31 Desember, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di Gunung Semeru dan Daerah Rawan Banjir