Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 28 armada udara untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.
Langkah ini diambil seiring prediksi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, mengatakan armada tersebut terdiri atas 12 helikopter patroli dan 16 helikopter water bombing yang akan ditempatkan di wilayah rawan.Baca Juga:
Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Pengerahan armada udara dapat ditambah sesuai dengan eskalasi kondisi di lapangan," kata Budi, Selasa, 7 April 2026.
Selain operasi udara, BNPB mengandalkan operasi darat serta operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai bagian dari strategi terpadu pengendalian karhutla.
Kombinasi ini dinilai efektif untuk menekan potensi kebakaran sejak dini.
BNPB juga telah menyalurkan dukungan berupa dana, peralatan, dan logistik ke daerah rawan. Dalam waktu dekat, lembaga tersebut akan menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah serta apel kesiapsiagaan.
Di sisi lain, BNPB menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menetapkan status siaga darurat lebih awal agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Upaya pencegahan juga difokuskan pada patroli rutin, edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan titik panas untuk deteksi dini.
Berdasarkan data BNPB, luas kebakaran hutan sangat dipengaruhi fenomena iklim global seperti El Niño. Pada 2015, saat El Niño kuat, luas kebakaran mencapai sekitar 1,8 juta hektare.
Angka tersebut menurun dalam beberapa tahun terakhir, meski potensi karhutla tetap perlu diwaspadai, terutama saat musim kemarau panjang.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK