Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
Jakarta – Mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WS), tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (2/1). Panggilan tersebut terkait kasus perintangan penyidikan dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku, dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa Wahyu meminta penjadwalan ulang pada Senin (6/1/2025) mendatang. “Info yang kami dapatkan dari penyidik, yang bersangkutan meminta untuk reschedule di hari Senin,” ujar Tessa di gedung KPK, Jakarta. Tessa menjelaskan bahwa Wahyu beralasan tidak dapat hadir karena ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, KPK berharap Wahyu dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta. “Karena saksi ini sudah selesai menjalani semua proses hukum, seharusnya bisa hadir dan menyampaikan keterangan sesuai fakta apa adanya,” tambahnya.
KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW yang melibatkan Harun Masiku. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa (24/12/2024). Setyo menjelaskan bahwa Hasto berupaya agar Harun Masiku, yang merupakan caleg PDIP, dapat menggantikan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW. Bahkan, Hasto disebut menahan surat pelantikan Riezky dan meminta Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa yang mendukung PAW tersebut. Selain itu, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan menyuruh merendam ponsel miliknya dan Harun Masiku, serta membantu Harun kabur dari pengejaran KPK. Hingga saat ini, Harun Masiku masih menjadi buron. Kasus ini telah memicu desakan publik agar KPK segera menahan Hasto Kristiyanto. KPK menyatakan akan bertindak sesuai prosedur dan terus memproses kasus ini hingga tuntas.
(christie)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL