Beberapa pakar hukum yang terlibat dalam diskusi ini adalah Chairul Huda, Prof Amir Ilyas, Prof Eva Achjani Zulfa, Prof Ridwan, Beniharmoni Harefa, Mahrus Ali, Aditya Wiguna Sanjaya, Idul Rishan, Maradona, dan Wahyu Priyanka Nata Permana sebagai fasilitator. Dalam diskusi tersebut, dibahas soal penetapan tersangka Hasto Kristiyanto berdasarkan laporan pengembangan penyidikan. Menurut Prof Amir Ilyas, Hasto tidak terlibat langsung dalam kasus suap terkait Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri yang sudah divonis sebelumnya.
Baca Juga:
JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Polres Muaro Jambi menunjukkan kepedulian sosialnya dengan meresmikan bant
Nasional
JAKARTA Universitas Indonesia (UI) membantah tudingan telah melakukan blacklist terhadap sekolahsekolah tertentu karena siswanya menola
Pendidikan
LABUSEL Unit Intel Kodim 0209/LB berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Dusun Pereng, Desa Suka Dame, Kecamatan S
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sembilan petinggi perusahaan swasta didakwa terlibat kasus korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara hingga Rp 578,1 milia
Hukum dan Kriminal
PADANG PARIAMAN Tim gabungan dari Polres Padang Pariaman, BPBD, dan masyarakat menggali sebuah sumur tua di rumah tersangka Satria Johanda
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercep
Pemerintahan
RUSIA Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Piskarovskoye Memorial Cemetery, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6), sebagai
Internasional
BLITAR Tiga mahasiswa diadang dan diamankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) setelah membentangkan poster kritik saat rombonga
Nasional
TEHERAN Ketegangan antara Iran dan Israel semakin meningkat setelah akses internet di Iran dilaporkan offline selama 12 jam pada Kamis (19
Internasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kuota haji
Pemerintahan
