Andi Ahmad, pengacara Helena Lim, menyayangkan keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa partisipasi kliennya dalam program tax amnesty seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset yang telah dilaporkan dan divalidasi dalam program tersebut. Menurutnya, negara seharusnya memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi peserta tax amnesty.
Langkah Hukum Selanjutnya
Sebagai respons terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tim kuasa hukum Helena Lim memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka berharap MA dapat mempertimbangkan kembali status aset-aset klien mereka yang telah mengikuti program tax amnesty.
Konteks Program Tax Amnesty
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menerima tanda kehormatan adat berupa Tongkat Tunggal Panaluan dan seperangkat
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir
Peristiwa
MEDAN Sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang lingkungan kediaman hakim di KotaMedan.Rumah milikKhamozaro Waruwu, hakim diPeng
Peristiwa
MEDAN Pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadhipa, menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai European Talent Cup (ETC) di Sirkuit Cat
Olahraga
JAKARTA Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat,
Peristiwa
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghormati jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7 RI Joko Widodo
Nasional
TAPANULI SELATAN Puluhan anggota Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor Bu
Peristiwa
BANTEN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7
Politik
BANDAR LAMPUNG Proyek peningkatan jalan di Jalan Purnawirawan 6, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, men
Peristiwa
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Gedung DPR di Senayan, Jakarta, bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan orang. M
Politik