Sekda Medan Serahkan Rp50 Juta untuk Renovasi Masjid Istiqna, Dukung Pemberdayaan Masyarakat
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan fasilitas ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam
PEMERINTAHAN
MEDAN – Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, saat ini digegerkan oleh kasus dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak para tenaga medis, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Ini setelah kasus yang diduga dilakukan Kepala Puskesmas Aek Natoludr Betty Simalullang itu, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba.
Tidak main-main. Dugaan korupsi itu justru dilaporkan oleh salah seorang dokter di Puskesmas tersebut, dr Maria Emy Sinaga pada Selasa 18 Februari 2025 lalu. Laporan tersebut diterima langsung oleh Nova R Siahaan, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Kabupaten Toba.
"Iya Pak. Saya sudah menyampaikan surat laporan pengaduaan ke Kejari Toba, atas dugaan korupsi dan penyelengan dana hak-hak para tenaga medis seperti dana BOK yang dilakukan Kepala Puskesmas," jelas Dr Maria melalui telepon selular, Rabu (19/02/2025).
Menurut dr Maria, praktik dugaan penyelewengan uang negara dan pemotongan dana hak-hak paramedis itu, sudah sangat keterlaluan. "Kasihan para pegawai, hak-haknya dipotong," tegas dr Maria.
Dalam laporan ke Kejari Toba itu, dr Maria mengaku melampirkan sejumlah bukti-bukti perbuatan dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak paramedis tersebut. "Saya lampirkan juga bukti-bukti terkait dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak tenaga medis itu," jelas dr Maria.
TEKEN PERNYATAAN
dr Maria sendiri mengaku mendapat informasi bahwa, setelah dugaan korupsi dan pemotongan dana hak-hak tenaga medis itu dilaporkan ke kejaksaan, Kepala Puskesmas Aek Natolu dr Betty Simanullang berusaha menyiasati agar lolos dari jeratan hukum.
Menurut dr Maria, siasat itu dilakukan dengan cara mengedarkan surat pernyataan yang harus ditandatangani seluruh pegawai di Puskesmas Aek Natolu.
"Saya dapat informasi bahwa sudah diedarkan kertas berisi surat pernyataan yang harus ditandatangani seluruh pegawai Puskesmas," kataya.
Menurut dr Maria, surat pernyatan yang diedarkan kepada seluruh pegawai di Puskesmas Aek Natolu untuk ditandatangani itu, berisikan bahwa tidak benar ada pemotongan dana hak tenaga medis.
"Kemudian, meminta agar saya dipindahkan dari Puskesmas Aek Natolu. Jadi, seolah-olah, seluruh pegawai meminta saya dipindahkan dari Puskesmas Aek Natolu," kata dr Maria.
Sayangnya, Kepala Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut dr Betty Simanullang, tidak mengangkat telephon selularnya ketika dikonfirmasi, Rabu (19/02/2025). Bahkan, pesan WhatApss yang meminta konfirmasi atas laporan dugaan korupsi tersebut, tidak dijawab hingga Kamis (20/02/2025).*
(as)
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan fasilitas ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk melakukan transformasi besarbesaran di kawasan Medan bagian Utara. Salah satu langkah kon
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi belajar mengaji, terlebih di lingkung
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana Terminal Amplas, Medan, tampak penuh semangat dan haru saat Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi melepas ribuan warga dalam
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya solidaritas dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berba
PEMERINTAHAN
MANDAILING NATAL Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya isu di media sosial dan medi
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Sebuah insiden tragis terjadi di Pasar Kaget, Jalan Jend. Ahmad Yani, Binjai Kota, pada Minggu malam (15/3/2026), ketika sebuah m
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Tim Pamapta 2 Polres Padangsidimpuan, yang dipimpin oleh Ipda Wini Simatupang, berhasil mengembalikan seorang anak perem
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung ke Pos Pelayanan Operasi Ketupat 2026 d
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap perantau asal Sumatera Utara (Sumut) yang seda
NASIONAL