JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelidiki dugaan adanya unsur pidana terkait temuan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga kini, kasus ini belum menemukan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atau apakah terdapat tindak pidana di balik pembangunan pagar laut tersebut.
“Saya minta polisi untuk memeriksa apakah ada tindak pidana dalam temuan pagar laut ini. Selama ini, polemiknya hanya berkutat pada perdebatan antar pihak, tetapi belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab,” kata Ahmad Sahroni dalam pernyataannya kepada wartawan pada Selasa (28/1/2025).
Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI Angkatan Laut (AL) untuk membongkar pagar laut yang kontroversial tersebut. Selain itu, sejumlah instansi terkait juga telah turun tangan menangani masalah ini, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang mengungkapkan bahwa pihaknya telah membatalkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) yang terkait dengan pagar laut tersebut.
Baca Juga:
Meskipun ada berbagai narasi dan temuan yang muncul mengenai pagar laut, Sahroni menilai bahwa penyelidikan oleh polisi sangat penting agar situasi tidak terus menerus saling menyalahkan dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta pemerintahan Presiden Prabowo. “Makanya, polisi perlu segera menyelidiki temuan ini agar polemik yang tidak jelas ini tidak berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kejelasan,” ujar Sahroni, yang juga merupakan legislator dari Partai NasDem.
Lebih lanjut, Sahroni berharap agar polisi dapat menangani kasus ini dengan tegas dan objektif. Jika terbukti ada unsur pidana, dia meminta agar pihak-pihak yang terlibat segera diproses secara transparan. Namun, jika tidak ditemukan unsur pidana, dia berharap agar masalah ini segera diselesaikan tanpa memperpanjang kegaduhan.
Baca Juga:
“Masyarakat butuh kejelasan, dan saya yakin polisi dapat profesional dalam menangani temuan ini,” tandasnya. Sahroni menambahkan, penyelesaian kasus pagar laut ini sangat penting untuk memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat isu ini telah menjadi perhatian publik yang luas.(trbn)
(christie)
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu&
Nasional
JAKARTA Muhammad Abindra Putra Tayip, mantan pegawai kontrak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyampaikan pembel
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
