Sita 105,9 Hektare Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Langkat, Kejati Sumut Siap Serahkan ke BKSDA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyiapkan eksekusi aset tanah seluas 105,9 hektare di kawasan Suaka Margasatwa Karan
NASIONAL
JAKARTA -Kepala Desa Kohod Arsin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait pagar laut di Tangerang. Arsin tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 13.09 WIB dengan mengenakan masker, topi, dan jaket warna hitam.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Arsin tidak memberikan komentar mengenai status hukumnya. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Yunihar, yang menyatakan bahwa pihaknya akan kooperatif dan mengikuti aturan yang berlaku dalam proses pemeriksaan ini. "Hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif, ya, kami kooperatif. Kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada," ujar Yunihar.
Sebelumnya, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengonfirmasi bahwa Kades Kohod Arsin bersama tiga tersangka lainnya akan diperiksa oleh penyidik Bareskrim terkait kasus pemalsuan dokumen SHGB pada Senin (24/2/2025). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan sejumlah pihak.
Kasus ini melibatkan empat tersangka, termasuk Arsin, Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, serta dua orang lain yang berinisial SP dan CE. Keempat tersangka diduga bersama-sama memalsukan dokumen seperti girik, surat pernyataan penguasaan tanah, serta dokumen lainnya untuk kepentingan permohonan hak atas tanah di wilayah tersebut. Pemalsuan ini berlangsung dari Desember 2023 hingga November 2024, dengan para tersangka diduga membuat dokumen palsu agar terlihat seolah-olah permohonan sertifikat tanah diajukan melalui jasa surveyor ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Penyidik Bareskrim Polri akan terus mendalami perkara ini dengan memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi terkait untuk mengungkap lebih lanjut dugaan pemalsuan yang terjadi.
(tb/a)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyiapkan eksekusi aset tanah seluas 105,9 hektare di kawasan Suaka Margasatwa Karan
NASIONAL
MEDAN Keluarga almarhum Winda Lorenza Gowasa mempertanyakan hasil investigasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait kematian mant
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Kuasa hukum Ferdy Sambo membantah tudingan bahwa kliennya menikmati fasilitas khusus atau mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupat
NASIONAL
BOGOR Kondisi sejumlah bangunan di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, berubah saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ulang oleh
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan siap mendukung kemajuan ekonomi daerah dengan memberikan kemudahan investasi. Salah satu p
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Cash Managem
PEMERINTAHAN
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Ralikul Rahman menghadiri exit
PEMERINTAHAN
KISARAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima audiensi Panitia Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Kabupaten Asahan Tahu
PEMERINTAHAN
BERAU Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (Satgas SIRI) Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Berau mengamankan Joko Supri
HUKUM DAN KRIMINAL
BUNYU PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field bersama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Nunukan Company mendorong masyarakat menjadi garda terdepan
PERISTIWA