Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA -Dua pelaku penjualan kosmetik ilegal berinisial MS (35) dan R (37) ditangkap oleh Kepolisian di Jalan Kemang Utara, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025). Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan setelah membeli produk tanpa izin edar.
"Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang membeli kosmetik yang diduga tanpa izin edar, kemudian kami selidiki," ujar Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Indra Darmawan, Senin (24/2/2025).
Pelapor, seorang pembeli berinisial MF (21), mencurigai produk kosmetik yang dibelinya karena tidak memiliki petunjuk dalam bahasa Indonesia, label dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), serta informasi kandungan bahan.
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa produk kosmetik ilegal ini dijual melalui toko daring bernama Cream HN Ori Official dan dikirim melalui jasa pengiriman JNE dari Bekasi, Jawa Barat.
Modus Operandi dan Barang Bukti
Para tersangka mendapatkan bahan baku kosmetik dari pasar Asemka, Jakarta Barat, berupa krim siang dan malam, serta sekitar 25 kilogram serum dan toner. Setelah itu, mereka melakukan repacking (pengemasan ulang) ke dalam pot kecil dan menjualnya dengan harga murah, yakni:
HN 15 seharga Rp 35.000
HN 30 seharga Rp 60.000
Dalam penangkapan ini, polisi menyita 89 paket HN 15, 36 paket HN 30, alat packing seperti gunting, lakban, potongan kardus, serta botol plastik berisi serum.
Bisnis ilegal ini telah berjalan selama 1,5 tahun, dengan omzet mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar, serta pendapatan bulanan sekitar Rp 60 juta hingga Rp 100 juta.
Jerat Hukum
Kasus ini tercatat dalam laporan polisi LPB/254/I/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan/Polda Metro Jaya, yang dilaporkan pada 21 Januari 2025.
Tersangka dijerat dengan:
Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 8 juncto Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp 5 miliar.
Dengan maraknya peredaran kosmetik ilegal, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli produk kecantikan dan selalu memastikan produk memiliki izin edar dari BPOM.
(bs/n14)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL