Peringkat IPK Turun, Pemerintah Tegaskan Upaya Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Lelah
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025. Pern
POLITIK
JAKARTA -Dua pelaku penjualan kosmetik ilegal berinisial MS (35) dan R (37) ditangkap oleh Kepolisian di Jalan Kemang Utara, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025). Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan setelah membeli produk tanpa izin edar.
"Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang membeli kosmetik yang diduga tanpa izin edar, kemudian kami selidiki," ujar Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Indra Darmawan, Senin (24/2/2025).
Pelapor, seorang pembeli berinisial MF (21), mencurigai produk kosmetik yang dibelinya karena tidak memiliki petunjuk dalam bahasa Indonesia, label dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), serta informasi kandungan bahan.
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa produk kosmetik ilegal ini dijual melalui toko daring bernama Cream HN Ori Official dan dikirim melalui jasa pengiriman JNE dari Bekasi, Jawa Barat.
Modus Operandi dan Barang Bukti
Para tersangka mendapatkan bahan baku kosmetik dari pasar Asemka, Jakarta Barat, berupa krim siang dan malam, serta sekitar 25 kilogram serum dan toner. Setelah itu, mereka melakukan repacking (pengemasan ulang) ke dalam pot kecil dan menjualnya dengan harga murah, yakni:
HN 15 seharga Rp 35.000
HN 30 seharga Rp 60.000
Dalam penangkapan ini, polisi menyita 89 paket HN 15, 36 paket HN 30, alat packing seperti gunting, lakban, potongan kardus, serta botol plastik berisi serum.
Bisnis ilegal ini telah berjalan selama 1,5 tahun, dengan omzet mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar, serta pendapatan bulanan sekitar Rp 60 juta hingga Rp 100 juta.
Jerat Hukum
Kasus ini tercatat dalam laporan polisi LPB/254/I/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan/Polda Metro Jaya, yang dilaporkan pada 21 Januari 2025.
Tersangka dijerat dengan:
Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 8 juncto Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga Rp 5 miliar.
Dengan maraknya peredaran kosmetik ilegal, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli produk kecantikan dan selalu memastikan produk memiliki izin edar dari BPOM.
(bs/n14)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku prihatin atas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025. Pern
POLITIK
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyatakan dukungannya
PENDIDIKAN
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto mengundang pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia dalam pertemuan Business Su
EKONOMI
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti maraknya penyalahgunaan gas dinitrous oxide (N2O), yang dikenal dengan sebutan Whip Pin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) sekaligus menandata
INTERNASIONAL
TABANAN, BALI Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan komitmen lembaganya untuk menggerakkan partisipasi aktif mas
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Kamis, 19 Februari 2026, sebagai hari pertama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Memasuki hari pertama, uma
AGAMA
JAKARTA Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, K
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI maupun Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, didesak melakukan pemeriksaan etik terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
SIBOLGA, SUMUT Malam pertama Salat Tarawih Ramadhan 1447 Hijriah diwarnai momen kebersamaan antara Bobby Nasution dan warga terdampak be
NASIONAL