Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Hadir dalam Restrukturisasi Utang Whoosh
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA -Kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN PT Pertamina terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang, yang dikenal dengan istilah "korupsi oplosan bahan bakar minyak," semakin menambah panjang daftar kasus rasuah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dari berbagai sektor, sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia telah menelan kerugian negara yang fantastis, mencapai angka yang sulit dibayangkan. Berikut adalah daftar kasus mega korupsi yang mencatatkan kerugian negara terbesar:
1. Korupsi Tata Niaga Timah - Rp 300 Triliun
Kasus ini menjadi yang terbesar dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Terjadi antara 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung, yang melibatkan lebih dari 20 tersangka, termasuk pengusaha Harvey Moeis. Kerugian besar ini berasal dari penambangan timah ilegal, kerja sama sewa smelter yang merugikan, dan pembelian bijih timah dari wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah.
2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina - Rp 193,7 Triliun
Baru-baru ini Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Kasus ini melibatkan beberapa tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Kerugian ini dihitung berdasarkan lima komponen yang terjadi pada tahun 2023.
3. Kasus BLBI - Rp 138 Triliun
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimulai pada krisis moneter 1997, masih tercatat sebagai salah satu korupsi terbesar dengan kerugian negara mencapai Rp 138 triliun. Dana yang seharusnya dikembalikan untuk menyelamatkan bank-bank yang ambruk tidak pernah dikembalikan.
4. Kasus Duta Palma - Rp 78 Triliun
Korupsi dalam kasus penyerobotan lahan hutan di Riau yang melibatkan taipan Surya Darmadi, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun. Kasus ini menyentuh sektor kehutanan dan melibatkan kerugian perekonomian yang sangat besar.
5. Kasus PT TPPI - Rp 37,8 Triliun
Korupsi di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dalam pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban juga menambah deretan kerugian negara dengan angka Rp 37,8 triliun.
6. PT Asabri - Rp 22,7 Triliun
Kasus korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri) melibatkan investasi ilegal yang merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun.
7. PT Jiwasraya - Rp 16,8 Triliun
PT Jiwasraya, yang gagal membayar polis nasabah, merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun. Kasus ini melibatkan beberapa tokoh penting dalam dunia asuransi di Indonesia.
8. Kasus Ekspor Minyak Sawit Mentah - Rp 12 Triliun
Kasus pemberian fasilitas ekspor CPO pada 2021-2022 yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri berujung pada kerugian negara sebesar Rp 12 triliun.
9. Kasus Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia - Rp 9,37 Triliun
Pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia pada 2011 menelan kerugian negara mencapai Rp 9,37 triliun.
10. Korupsi Proyek BTS 4G - Rp 8 Triliun
Kasus korupsi dalam proyek pembangunan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan eks Menteri Johnny Plate merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun.
Kasus-kasus ini menunjukkan besarnya tantangan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meski berbagai upaya dilakukan untuk menindak pelaku rasuah, kerugian negara yang ditimbulkan tetap menjadi beban berat bagi perekonomian nasional.
(km/a)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan