PALEMBANG – Praktisi hukum Nasarudin Nasarudin, S.H., M.H., C.Me., C.Med., Sp.Ptn menyoroti dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Ia mengungkapkan bahwa masalah ini berpotensi memasuki ranah pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang BPJS, khususnya Pasal 55.
Nasarudin menjelaskan, "Kalau kita baca Pasal 55, disebutkan bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) atau Ayat (2) dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah."
Baca Juga:
Menurut Nasarudin, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang sangat serius.
Ia mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan merupakan program yang sangat vital bagi masyarakat, dan kelalaian dalam pengelolaannya dapat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat kecil yang bergantung pada layanan kesehatan.
Baca Juga:
Pihaknya mendesak agar dilakukan audit dan pemeriksaan yang transparan terhadap pengelolaan dana BPJS Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang, yang tercatat memiliki tunggakan mencapai Rp 38 miliar.
Nasarudin menegaskan bahwa transparansi dalam penegakan hukum sangat penting agar keadilan dapat ditegakkan.
"Kami ingin agar dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BPJS di Empat Lawang.
Ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan kesehatan," ujar Nasarudin.
Ia juga mengingatkan bahwa masalah ini harus mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
Menurutnya, dampaknya akan sangat luas terhadap masyarakat yang bergantung pada BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan medis yang memadai.
TAPANULI TENGAH Kepolisian Sektor (Polsek) Sibabangun, jajaran Polres Tapanuli Tengah, menunjukkan komitmennya dalam menjalin kedekatan
Nasional
TANGERANG SELATAN Seorang anak lakilaki berusia empat tahun asal Ciputat Timur, Tangerang Selatan, meninggal dunia diduga akibat kekera
Hukum dan Kriminal
TAPANULI TENGAH Kepolisian Resor Tapanuli Tengah meresmikan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni/RTLH untuk warga di Desa Nagatim
Nasional
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam ak
Hukum dan Kriminal
TABALONG Komitmen PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak terus diwujudkan melalui berba
Pemerintahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan kewajiban Pemerintah
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan mengambil langkah strategis dalam penyelesaian persoalan aset lahan seluas 75,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau seluruh perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada para pekerja atau bu
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menerima jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluru
Nasional
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berkomitmen untuk meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Melalui kegiat
Pemerintahan