JAKARTA -Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), harus membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS), setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dalam kasus pemerasan di Kementerian Pertanian.
Putusan tersebut dikutip pada Senin (3/3/2025), dan menetapkan bahwa SYL tetap dihukum 12 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsidair 4 bulan kurungan.
Majelis kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Yohanes Priyana, dengan anggota majelis Hakim Agung Arizon Megajaya dan Hakim Agung Noor Edi Yono, juga memutuskan bahwa SYL wajib membayar uang pengganti senilai Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar AS, yang akan dikurangi dengan jumlah uang yang sudah disita dalam perkara ini dan dirampas untuk negara.
Baca Juga:
Jika tidak membayar uang pengganti tersebut, SYL akan menjalani pidana tambahan berupa 5 tahun penjara.
Hukuman ini lebih berat dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya menghukum SYL 10 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidiar 4 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar dan 30.000 dollar AS.
Baca Juga:
KPK Apresiasi Putusan MA, Siap Eksekusi SYL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi SYL.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dengan putusan ini, perkara telah berkekuatan hukum tetap dan KPK segera mengeksekusi SYL.
"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht, yang berarti SYL akan menjalani hukuman badan dan membayar uang pengganti sesuai putusan majelis hakim," ujarnya.
Tessa juga mengungkapkan bahwa pembayaran uang pengganti menjadi instrumen penting dalam peningkatan aset recovery bagi negara, sekaligus sebagai efek jera dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
"KPK berharap langkah-langkah perbaikan dalam manajemen ASN dapat segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," tambahnya.
SYL, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian, terlibat dalam dugaan kasus pemerasan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan tentang praktik pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi di kementerian tersebut.
(km/n14)
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong resmi mengajukan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhk
Nasional
PADANG Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah barat daya Kota Padang, Sumatera Barat, pada Rabu siang (30/7/2
Peristiwa
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pihak agar tidak meremehkan potensi tsunami meskipun keti
Peristiwa
MEDAN Di tengah isu beras oplosan yang membuat harga beras melonjak dan memicu kelangkaan beras premium di pasaran, Pemerintah Kota (Pemko
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pembentukan 1.732 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat sebagai
Pemerintahan
JAKARTA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya terus memantau potensi dampak tsunami tra
Peristiwa
MEDAN Suasana siang hari di Kota Medan, Rabu (30/7/2025), terasa lebih menyengat dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geof
Peristiwa
SAMOSIR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menghentikan sementara aktivitas pembangunan sebuah gedung di Jalan Raya Simanindo KM 5,5, D
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya ekonom senior sekaligus tokoh nasio
Nasional
HONOLULU Suasana mencekam menyelimuti sejumlah wilayah di Hawaii, Amerika Serikat, pada Selasa malam waktu setempat (29/7/2025) atau Rab
Internasional