Menteri HAM Natalius Pigai Klarifikasi Mahfud MD soal Makan Bergizi Gratis

JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak profesional dapat melanggar HAM.

Pigai menegaskan, istilah pelanggaran HAM hanya dapat ditetapkan melalui keputusan pengadilan.

"Terima kasih Pak Mahfud. Koreksi Profesor. Maksud Profesor saya paham. Tetapi bahasa benar sesuai standar HAM adalah: pengelolaan MBG yang tidak profesional akan memengaruhi pencapaian kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan Hak Atas Pangan (state obligation to fulfill on human rights need)," tulis Pigai melalui akun X @NataliusPigai2, Jumat (27/2/2026).

Baca Juga:

• Kelalaian SPPG Padangsidimpuan, Anak SD Terima Roti Berjamur Program MBG

Pigai menambahkan, kelalaian dalam pelaksanaan program masih bisa dikoreksi, tetapi pelanggaran bisa dipidana.

"Kelalaian proses bisa dikoreksi tetapi pelanggaran bisa dipidana. Karena dalam prinsip HAM baru tahap on going process of achieving human rights," jelasnya.

Ia menekankan bahwa Mahfud tidak bisa menyatakan adanya pelanggaran HAM tanpa kata "dugaan".

"Professor juga tidak bisa menyatakan melanggar HAM karena pelanggaran HAM hanya melalui keputusan pengadilan. Kecuali disertai kata 'dugaan'," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan pengelolaan MBG yang tidak profesional dapat melanggar HAM. Mahfud menegaskan bahwa hak asasi manusia mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga hak atas lingkungan hidup.

Menurut Mahfud, pengelolaan program secara sewenang-wenang, tidak wajar, dan koruptif juga merupakan pelanggaran HAM.

Klarifikasi Pigai muncul setelah pernyataan Mahfud mengenai program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, yang menurut Mahfud, jika ditolak atau tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakseimbangan pemanfaatan dan berpotensi melanggar hak asasi masyarakat.

Diskursus ini menyoroti pentingnya pemahaman standar HAM dalam konteks pengelolaan program publik dan memastikan bahwa klaim pelanggaran HAM harus berbasis prosedur hukum yang jelas.*

(k/dh)

Kisruh Sekda Padangsidimpuan: Dua Surat Terbit, Publik Curiga Ada yang Tak Beres

Pandji Pragiwaksono Penuhi Panggilan Polisi, Klarifikasi Materi “Mens Rea” yang Dinilai Menyinggung Agama

Plt Kepala SDN Pulogebang 03 Cakung Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS & BOP 2025

Kodim Jakarta Pusat Klarifikasi Peristiwa Penjual Es di Kemayoran, Tegaskan Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Polisi Dalami Kehadiran Reza Arap di TKP Kematian Lula Lahfah

Dana Desa Rp1 Miliar Diduga Diselewengkan, Kepala Desa Labuhan Labo Tak Tanggapi Konfirmasi