Penyelundupan Sisik Trenggiling Terungkap, Tersangka Dilimpahkan ke Kejaksaan Asahan

ASAHAN -Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyerahkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perlindungan satwa dilindungi, trenggiling, ke Kejaksaan Negeri Asahan pada Selasa (4/3/2025).

Tersangka berinisial AS tersebut dilimpahkan beserta alat bukti 320 kilogram sisik trenggiling yang hendak diserahkan kepada pembeli.

AS mengaku dirinya hanya disuruh oleh dua oknum TNI, Yusuf dan Ramadani, untuk membawa sisik trenggiling seberat 320 kilogram tersebut.

Dirinya pun mengaku tidak tahu asal-usul sisik trenggiling yang dibawanya, dan hanya mengikuti perintah untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli.

"Saya disuruh oleh dua orang TNI. Yusuf sama Ramadani. Untuk sisik itu saya tidak tahu dari mana berasal, karena yang bawa pertama si Ramadani yang oknum tentara," ujar AS saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Asahan.

AS menjelaskan bahwa dirinya dibawa oleh Ramadani ke rumah Yusuf untuk mengambil barang bukti sisik trenggiling yang akan dijual kepada pembeli.

Dirinya juga menambahkan tidak mengenal oknum polisi yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.

Sementara itu, Penyidik Gakkum KLHK Sumut, Sunarya, menyatakan bahwa kasus ini sudah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang.

"Sudah empat bulan kami mengumpulkan alat bukti terhadap tersangka AS. Saat ini, kasus ini sudah dilimpahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Negeri Asahan," ungkap Sunarya.

Terkait keterlibatan oknum TNI dan polisi, Sunarya menjelaskan bahwa dua oknum TNI yang disebutkan dalam kasus ini sudah ditangani oleh Pomdam dan kabarnya sudah menjalani sidang.

Sedangkan untuk oknum polisi yang diduga terlibat, berinisial AL Siregar yang bertugas di Polres Asahan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman.

AS sendiri diduga sebagai perantara atau kurir yang membawa sisik trenggiling untuk diserahkan kepada pembeli yang telah memesannya melalui dua oknum TNI tersebut.

Kasus ini masih terus didalami oleh pihak berwenang.

(tb/a)