JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras.
Johan juga meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif mengawasi distribusi beras di lapangan.
"Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini.
Baca Juga:
Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini," ujar Johan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Politikus dari PKS ini menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras dapat berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan.
Menurutnya, jika praktik tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka hal ini memberi ruang bagi oknum untuk mempermainkan kebijakan pangan yang sudah diatur oleh pemerintah.
Johan juga mengecam keras dugaan pengoplosan beras yang baru-baru ini viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, terlihat aktivitas yang diduga sebagai pengoplosan beras, yang mencampur beras berkualitas rendah dengan beras premium.
Selain itu, di Papua Barat, ditemukan modus penggantian beras Bulog ke dalam kemasan beras premium dengan harga lebih mahal.
Johan menyebutkan bahwa tindakan seperti ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.
"Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan," tambah Johan.
JAKARTA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan belum ada kepastian soal kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Part
Politik
JAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik
Politik
BATU BARA Masih dengan suasana bahagia atas pernikahan putri dari Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, keluarga besar B
Seni dan Budaya
JAKARTA Musisi legendaris Fariz RM kembali menjalani proses hukum atas dugaan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika. Sidang kedua d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), M. Armand Effendy Pohan, menegaskan pentingnya peran gener
Pemerintahan
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara mengungkap 6 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (T
Hukum dan Kriminal
SURABAYA Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali mencuat di Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria bernama Nur Hidayat (49) diduga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jende
Nasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan membuka pintu kerja sama digitalisasi transportasi publik, dengan menyambut baik tawaran dari salah satu per
Pemerintahan
JAKARTA Perseteruan panas antara dokter kecantikan Reza Gladys dan artis kontroversial Nikita Mirzani terus berlanjut di jalur hukum. Me
Entertainment
