PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa pebalap otomotif Fitra Eri Purwotomo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding, serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk periode 2018 hingga 2023.
Fitra diperiksa mengenai keahliannya di bidang otomotif yang dianggap relevan dengan proses penyidikan.
"Iya benar, saya dipanggil sebagai saksi," ujar Fitra saat dikonfirmasi pada Rabu (5/3/2025).
Fitra mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa selama kurang lebih dua jam oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Selama pemeriksaan, Fitra mengatakan bahwa dirinya hanya ditanya mengenai seputar bahan bakar minyak (BBM) dan pengaruhnya terhadap mesin mobil.
Ia memastikan bahwa tidak ada pertanyaan yang menyentuh dugaan korupsi terkait kasus tersebut.
"Saya ditanya seputar BBM dan pengaruhnya ke mesin mobil, pertanyaan teknis umum," ucap Fitra, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan pribadi dengan para tersangka dalam kasus tersebut.
Kejagung sebelumnya mengonfirmasi bahwa pada hari yang sama, delapan orang saksi lainnya juga diperiksa terkait kasus tersebut.
Menurut Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara yang sedang ditangani.
"Rabu, 5 Maret 2025, Kejaksaan Agung memeriksa delapan orang saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Sub Holding, dan KKKS periode 2018-2023," jelas Harli.
Berikut adalah daftar delapan saksi yang diperiksa pada hari tersebut:
MP – Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas Kementerian ESDM
ARH – Sub Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak Ditjen Migas Kementerian ESDM
DM – Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas
CMS – Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM
AA – Manager QMS PT Pertamina (Persero)
ESJ – Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan
ES – VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan
FEP – Influencer Otomotif
Meskipun Kejagung belum merinci secara spesifik alasan pemeriksaan terhadap Fitra dan saksi-saksi lainnya, Harli menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut proses pembuktian serta memperkuat berkas perkara yang sedang diselidiki.
"Para saksi diperiksa untuk melengkapi berkas perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Sub Holding, dan KKKS, dengan tersangka YF dkk," pungkas Harli.
(dc/p)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL