Roy Suryo Kembali Bikin Geger Klaim Temukan Kejanggalan di Skripsi hingga Tanda Tangan Jokowi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
BATAM -Komisi Yudisial (KY) merespons insiden penusukan yang menimpa Hakim Pengadilan Agama Batam, Gusnahari, oleh orang tak dikenal (OTK) di kediamannya di Perumahan Cipta Garden, Sekupang, Kamis pagi, 6 Maret 2025.
Anggota KY, Binziad Kadafi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim untuk menelusuri informasi lebih lanjut terkait peristiwa tersebut dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara transparan dan tuntas.
Kadafi menegaskan bahwa KY mendukung penuh langkah kepolisian dalam menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
"KY mendukung sepenuhnya langkah kepolisian untuk menangkap dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku.
Terlepas dari motif pelaku, KY memandang insiden ini sebagai alarm untuk terus mendorong komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hakim," ungkap Kadafi dalam keterangannya pada Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut, Kadafi menekankan pentingnya penerapan yang lebih efektif dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 mengenai Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan.
Hal ini, menurutnya, tidak hanya relevan dalam konteks persidangan, tetapi juga dalam memberikan perlindungan terhadap hakim dan petugas pengadilan di luar lingkungan pengadilan.
"Kami saat ini juga sedang mengkaji pembentukan satuan polisi khusus pengadilan yang bertugas memastikan keamanan hakim, aparatur peradilan, dan lingkungan peradilan secara menyeluruh," tambah Kadafi.
Kajian ini mencakup kewenangan, struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi dengan kepolisian, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung sistem pengamanan yang lebih efektif.
Kadafi menegaskan bahwa gagasan mengenai sistem pengamanan yang lebih efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga independensi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan keadilan, tanpa terpapar ancaman, kekerasan, atau rasa takut.
Di kesempatan yang sama, Anggota KY dan Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, mengimbau seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk mengambil langkah kebijakan konkret agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Mukti juga mengajak masyarakat untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim.
"KY juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim," pungkas Mukti.
(kp/n14)
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menyoroti dokumen akademik Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya mempersoalkan ijazah,
POLITIK
BENGKAYANG Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Dikreg ke67 sebagai Tim Edukasi Lemdiklat Polri turun langsung mengedukasi masyarakat di Kabu
NASIONAL
JAKARTA Data kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menunjukkan angka berbeda cukup jau
EKONOMI
MEDAN Kasus dugaan pelanggaran lingkungan hidup terkait temuan kayu gelondongan saat banjir di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.
HUKUM DAN KRIMINAL
PATI Jumlah siswa yang mengalami gejala dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati,
PERISTIWA
CILACAP PT Pertamina Patra Niaga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelo
EKONOMI
MEDAN Siti Aisah, seorang asisten rumah tangga (ART) di Medan, divonis 6 tahun penjara karena terbukti menghilangkan nyawa bayi yang baru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjalani tiga pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapur
OLAHRAGA
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak terlibat dalam pe
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpr
POLITIK