Skandal Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Tetapkan Sekjen DPR Sebagai Tersangka

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun anggaran 2020.

Salah satu tersangka adalah Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi penetapan tersangka ini kepada wartawan pada Jumat (7/3/2025).

"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (Pengguna Anggaran), dan kawan-kawan," ujar Setyo.

Namun, ia belum merinci identitas enam tersangka lainnya.

Setyo juga menjelaskan bahwa para tersangka saat ini belum ditahan karena KPK masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tersangka belum ditahan, masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP," imbuhnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan mark-up harga dalam pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR pada tahun anggaran 2020.

Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata, mengungkapkan bahwa proyek tersebut memiliki nilai sekitar Rp120 miliar dengan potensi kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah.

"Harga yang dipakai dalam pengadaan proyek itu diduga dibuat lebih mahal dibanding harga pasar," ujar Alexander pada Rabu (6/3/2024) di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Indra Iskandar sempat mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Namun, ia akhirnya mencabut gugatan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas.

KPK berjanji akan terus mengusut kasus ini dan memastikan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

(cb/a)