MAKASSAR -Mira Hayati, yang dikenal sebagai Bos Skincare MH Glow dan dijuluki Ratu Emas, menghadiri sidang perdana dakwaan di Pengadilan Negeri Makassar pada Selasa (11/3/2025) meski masih dalam pemulihan pasca operasi caesar.
Kondisi kesehatan yang belum stabil dan baru melahirkan bayi laki-laki secara prematur, membuat Mira hadir di ruang sidang menggunakan kursi roda.
Sidang pembacaan dakwaan berlangsung sekitar 30 menit dan dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, Moehammad Pandji Santoso.
Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 5 miliar.
Mira didakwa dengan Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena memproduksi dan mengedarkan kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri.
Mira Hayati, yang masih dalam proses pemulihan pascaoperasi, meminta pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) ke tahanan kota.
Kuasa hukumnya, Ida Hamidah, menjelaskan bahwa Mira ingin merawat dan menyusui bayinya yang baru lahir, terutama karena sang bayi dilahirkan prematur dan memerlukan perawatan intensif.
PADANG PARIAMAN Kasus penemuan potongan tubuh manusia di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA PT KCC Glass Indonesia, anak usaha raksasa industri kaca asal Korea Selatan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah janji
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia. Direktur
Hukum dan Kriminal
KARIMUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kerusakan lingkungan yang sign
Peristiwa
SIDIKALANG Sebuah mobil minibus jenis Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BB 1381 YC terbakar di Jalan Sisingamangaraja, tepat
Peristiwa
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Jenderal Kementerian I
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana tangg
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Pemerintahan
Oleh dr. Aslinar, Sp.A, M. BiomedHARI Tanpa Tembakau Sedunia mulai dicetuskan oleh WHO pada tahun 1987. WHO mengesahkan Resolusi WHA40.38 y
Opini
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Pendampingan Forkopimda te
Ekonomi
