Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
NTT -AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait dugaan kasus narkoba dan asusila. Saat ini, AKBP Fajar tengah menjalani proses sidang etik dan pidana yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan terhadap kasus ini memakan waktu karena penguraian konstruksi peristiwanya yang cukup kompleks.
Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa sidang etik terhadap Fajar kemungkinan besar akan dilaksanakan pada minggu depan.
"Proses untuk etik dan pidana sedang berjalan, dan dalam waktu dekat akan segera digelar sidangnya. Kami juga akan menetapkan tersangka," ujar Choirul Anam.
Anam menambahkan bahwa AKBP Fajar kemungkinan besar akan menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik, mengingat beratnya kasus yang sedang dihadapi.
Di sisi lain, Anam juga mendorong agar hukuman pidana terhadap Fajar diberi sanksi maksimal.
"Dalam konteks etik, kami mendorong agar Fajar dipecat dengan tidak hormat.
Dalam konteks pidana, dengan konstruksi kasus yang ada, kami berharap hukumannya maksimal, yakni 20 tahun atau seumur hidup," jelasnya.
Sebelumnya, AKBP Fajar ditangkap oleh Divisi Propam Mabes Polri terkait dugaan kasus narkoba dan asusila.
Penangkapan tersebut dilakukan pada 20 Februari 2025, dan Fajar sejak itu telah ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut.
Kasus ini menambah deretan permasalahan serius dalam tubuh Polri yang membutuhkan perhatian besar dalam penegakan hukum dan disiplin aparat kepolisian.
(dc/n14)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL