JAKARTA -Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid memberikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo yang sedang diusut oleh pihak Kejaksaan.
Menurut Meutya, pihaknya akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung.
Baca Juga:
"Kita proses hukum aja. Kami pada prinsipnya akan membantu penegak hukum mengusut," kata Meutya Hafid saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Menkomdigi juga mengungkapkan bahwa ia tidak akan berkomentar lebih jauh mengenai apakah kasus tersebut terjadi di era menteri sebelumnya.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa Kementerian Kominfo sudah memberikan ruang yang luas bagi penegak hukum dan siap memberikan data yang dibutuhkan untuk membantu penyidikan.
"Saya nggak komen itu ya, yang penting kita sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada penegak hukum dan juga bersedia untuk memberikan data-data yang dibutuhkan," tambah Meutya.
Kasus ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), yang telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS Kominfo.
Hingga kini, tujuh orang saksi telah diperiksa, yang terdiri dari pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait lainnya.
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri
Entertainment
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah tudingan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi data pertumb
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025), yang dilaksanakan secar
Hukum dan Kriminal
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mencatat langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana koru
Hukum dan Kriminal
NTT Duka mendalam menyelimuti keluarga besar TNI AD, khususnya keluarga Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), prajurit muda yang bertug
Peristiwa
BATAM Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pusat pengobatan khusus bagi warga Gaza yang terdampak konflik, bertempat di Pulau
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
