JAKARTA -Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid memberikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo yang sedang diusut oleh pihak Kejaksaan.
Menurut Meutya, pihaknya akan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kita proses hukum aja. Kami pada prinsipnya akan membantu penegak hukum mengusut," kata Meutya Hafid saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Menkomdigi juga mengungkapkan bahwa ia tidak akan berkomentar lebih jauh mengenai apakah kasus tersebut terjadi di era menteri sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Kominfo sudah memberikan ruang yang luas bagi penegak hukum dan siap memberikan data yang dibutuhkan untuk membantu penyidikan.
"Saya nggak komen itu ya, yang penting kita sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada penegak hukum dan juga bersedia untuk memberikan data-data yang dibutuhkan," tambah Meutya.
Kasus ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), yang telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS Kominfo.
Hingga kini, tujuh orang saksi telah diperiksa, yang terdiri dari pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak terkait lainnya.
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
