JAKARTA -Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025, kini tengah digugat oleh sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025, dan diajukan oleh tujuh pemohon yang mengklaim adanya ketidaksesuaian prosedur formil dalam proses pengesahan undang-undang ini.
Baca Juga:
Adapun pemohon dalam gugatan ini adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi.
UU TNI ini sebelumnya telah menimbulkan penolakan luas dari masyarakat, baik sebelum maupun setelah disahkan.
Baca Juga:
Beberapa kelompok menilai adanya potensi dominasi militer dalam kehidupan sipil yang dapat merusak prinsip demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Demonstrasi di berbagai daerah turut menunjukkan ketidakpuasan terhadap perubahan tersebut.
Poin-poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU TNI ini di antaranya adalah perubahan pada Pasal 7 ayat 2.
Dalam pasal tersebut, tugas pokok TNI kini terdiri dari dua kategori, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
Untuk operasi militer selain perang, TNI kini memiliki 14 tugas tambahan, termasuk dalam hal pertahanan siber dan penyelamatan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Selain itu, revisi juga mengatur tentang batas usia pensiun anggota TNI, yang mengalami perubahan signifikan.
Sebelum revisi, batas usia pensiun bagi anggota TNI adalah 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk bintara serta tamtama.
Kini, batas usia pensiun untuk pangkat bintara dan tamtama adalah 55 tahun, sementara untuk perwira hingga bintang 4, batas usia pensiun bisa mencapai 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan masa tugas hingga dua kali dua tahun berdasarkan keputusan presiden.
Perubahan ini memicu protes dari berbagai kalangan yang khawatir bahwa kekuatan militer yang diperluas dapat berpotensi merusak tatanan demokrasi.
Bahkan, aksi demonstrasi di sejumlah kota turut mengungkapkan kekecewaan terhadap keputusan DPR RI yang dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
Dalam sebuah kesempatan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan segera melakukan sosialisasi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai RUU TNI ini, dengan harapan dapat mengurangi kecurigaan di masyarakat.
(dc/a)
NGAWI Dua oknum kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terciduk aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus peredaran uang palsu
Hukum dan Kriminal
KUTACANE Hujan deras disertai angin kencang menerjang beberapa desa di Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat malam (30/5/2025) sekitar puku
Peristiwa
MEDAN Mandor kebersihan Kecamatan Medan Barat yang sempat diberhentikan secara sepihak akhirnya dikembalikan ke posisi semula. Keputusan
Pemerintahan
CIREBON Tragedi memilukan terjadi di kawasan pertambangan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Bara
Peristiwa
MANADO Tim Resmob Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara (Sulut) berhasil mengamankan seorang pria muda berinisial YN alias Yo
Hukum dan Kriminal
BENGKULU Kelangkaan BBM yang melanda Bengkulu akibat pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai memicu reaksi keras dari berbagai pihak
Peristiwa
ENDE Warga Desa Lisepuu, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende digemparkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah jurang di kawasan Kor
Peristiwa
SANAA Israel melancarkan serangan udara di Bandara Internasional Sanaa, Yaman, pada 29 Mei 2025, yang mengakibatkan hancurnya pesawat ter
Internasional
PADANG SIDIMPUAN Satreskrim Polres Padangsidimpuan menangkap dua pelaku pencabulan terhadap anak perempuan yatim piatu yang tinggal di r
Hukum dan Kriminal
SUMSEL Program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak bermasalah ke barak militer ternyata mendapat perhatian dari warga l
Pemerintahan