MEDAN – Mandor kebersihan Kecamatan Medan Barat yang sempat diberhentikan secara sepihak akhirnya dikembalikan ke posisi semula.
Keputusan ini tertuang dalam surat tugas resmi nomor: 800.1.11.1/11.01 tertanggal 30 Mei 2025, ditandatangani langsung oleh Camat Medan Barat Hendra Syahputra.
Salah satu mandor, Abdu Hasbi, yang bertugas di Kelurahan Kesawan, termasuk dari lima mandor yang sebelumnya dimutasi tanpa penjelasan jelas, usai menagih setoran retribusi sampah (WRS) kepada camat untuk disetor ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
Keempat mandor lainnya adalah Rio Sutanja Nasution (Karang Berombak), Kusdian Pasaribu (Sei Agul), Ridwan Marpaung (Glugur Kota), dan Sri Rahayu br. Siregar (Silalas).
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setdako Medan, Andrew Fransiska Ayu, mengatakan kasus ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat.
Namun ketika ditunjukkan surat tugas atas nama Abdu Hasbi, Siska Ayu justru meminta agar wartawan mengkonfirmasi langsung ke camat.
Anggota DPRD Medan dari Komisi IV, Antonius Tumanggor, menyayangkan sikap Camat Medan Barat.
Ia mengaku heran bagaimana surat tugas baru dapat diterbitkan di tengah proses pemeriksaan dan tanpa tembusan resmi.
"Ada apa ini? Ini jadi preseden buruk. Kok bisa viral dulu baru dikembalikan posisinya? Kami akan panggil dari Komisi IV, termasuk Camat Medan Barat dan Kepala Dinas LH," tegas politisi NasDem tersebut.
Antonius juga sempat menyebut nama Kabag Tapem Fransiska Ayu sebagai pihak yang mencoba 'mendamaikan' persoalan dengan mengatasnamakan Sekda Medan Wiriya Alrahman.
Namun Siska membantah keras tuduhan tersebut.
"Siapa yang mengatakan itu didamaikan? Saya merasa nama saya dicemarkan. Klarifikasi itu untuk dilaporkan ke Inspektorat," ucapnya.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
