BNI Tuntaskan Pengembalian Dana Rp28,25 Miliar ke CU Paroki Aek Nabara Lebih Cepat dari Target
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
JATENG -Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyatakan kesiapan untuk menggratiskan pendidikan dasar jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, saat ini Pemkot Solo masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengatakan bahwa Pemkot Solo siap mengikuti keputusan pemerintah pusat. "Kita kan ada mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen, jadi sah-sah saja karena APBD kita sehat," ujarnya saat menghadiri Rapimnas dan Rakernas GAMKI, Jumat (30/5/2025).
Respati menegaskan bahwa Pemkot Solo terus memprioritaskan program di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Pemkot juga berupaya meningkatkan kualitas sekolah negeri agar mampu bersaing dengan sekolah swasta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan sistem moving class di SMP 24 dan SMP 25 pada tahun ajaran ini, di mana siswa yang berpindah kelas, bukan gurunya.
Putusan MK yang dibacakan pada Selasa (27/5/2025) lalu menyatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Putusan ini merupakan hasil pengujian Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemerintah wajib menyelenggarakan wajib belajar tanpa memungut biaya.
MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan pemohon lainnya, dengan Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa frasa "tanpa memungut biaya" harus berlaku merata untuk semua sekolah dasar dan menengah pertama.
Pemkot Solo berharap dengan arahan Mendikdasmen yang segera turun, implementasi pendidikan gratis bagi siswa di sekolah swasta dapat segera terlaksana, sehingga tidak ada lagi beban biaya bagi keluarga dalam mengakses pendidikan dasar.*
(km/j006)
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan proses pengembalian dana kepada nasabah Credit Union (CU) Paroki Aek Na
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1.050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo menuju Kota Pala
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan enam basis utama sebagai arah pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki keb
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kontribusi dalam misi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penasehat hukum terdakwa Ngadinah, Bintang Panjaitan, menilai tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga kebutuhan pokok bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Diduga akibat lemahnya penegakan hukum
EKONOMI