Viral! Polisi Tantang Duel Carok Warga di Sumenep, Polres Mediasi Penyelesaian

SUMENEP – Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan seorang oknum polisi berinisial AF di Sumenep, Jawa Timur, menantang seorang warga untuk melakukan duel carok, sebuah tradisi berbahaya yang melibatkan senjata tajam. Insiden tersebut dipicu oleh ketidakpuasan warga bernama Faqih yang merasa diperlakukan tidak adil di Polsek Kota Sumenep.

Peristiwa ini bermula ketika Faqih datang ke Polsek Kota Sumenep untuk melaporkan kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah menunggu sekitar 30 menit, Faqih merasa kesal karena petugas lebih memilih untuk melayani seorang wanita cantik yang melaporkan kehilangan KTP terlebih dahulu, meskipun ia datang lebih dulu.

“Saya tanya baik-baik ditolak, malah ditantang carok,” ujar Faqih dalam rekaman video yang tersebar di media sosial.

Video tersebut menunjukkan ketegangan antara Faqih dan polisi berinisial AF, yang diduga merasa tersinggung dengan protes warga tersebut. Ketika Faqih menyebutkan bahwa ia adalah anggota LSM Wiraraja, AF menanggapi dengan pertanyaan, “Kalau LSM, memangnya kenapa?” yang memicu adu mulut di antara mereka.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan bahwa proses pelaporan STNK dan KTP memang berbeda, sehingga waktu pelayanan juga berbeda. Ia mengungkapkan bahwa Faqih merasa tersinggung karena merasa dilayani terakhir meski datang lebih dulu. Hal ini kemudian berujung pada cekcok yang melibatkan oknum polisi tersebut.

“Proses pelaporan STNK dan KTP memang berbeda. Dari situ Faqih merasa tersinggung dan menyampaikan bahasa yang menantang, sementara Bripka AF menjawab dengan pertanyaan. Akhirnya, terjadilah ketersinggungan,” ungkap AKP Widiarti.

Polres Sumenep mengaku telah melakukan mediasi antara pihak terkait untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Meskipun demikian, insiden ini memicu perbincangan publik tentang sikap oknum polisi yang dinilai tidak profesional dan tidak menghormati warga.

Pihak Polres Sumenep berjanji akan terus menindaklanjuti kejadian ini untuk memastikan proses hukum yang adil dan menghindari terjadinya kejadian serupa di masa depan.

(N/014)