Aksi Massa APMS Desak Penangkapan Dirut Bank Sumut Terkait Kasus Tianas Situmorang

MEDAN -Puluhan massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumut (APMS) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut pada Senin (24/3), menuntut penangkapan Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut atas dugaan tindak pidana perbankan, penipuan, dan penggelapan yang merugikan nasabah, Tianas Situmorang (67).

Massa mengecam dugaan obstruction of justice oleh Kapolda Sumut dan Dirkrimsus yang telah mangkir dari panggilan penyidik.

Aksi yang berlangsung panas ini disertai dengan tuntutan agar pihak kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama terkait dengan ketidakadilan dalam kasus yang menimpa Tianas Situmorang.

Massa menuntut agar Dirut Bank Sumut yang diduga terlibat dalam praktik penggelapan senilai Rp 2 miliar segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kuasa Hukum: Kembalikan Uang Rp2 Miliar

Poltak Silitonga, kuasa hukum Tianas Situmorang, menekankan bahwa uang yang merupakan hasil penggelapan seharusnya tidak dijadikan deviden bagi Bank Sumut.

Dirut dan pejabat Bank Sumut lainnya diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan segera mengembalikan uang yang telah digelapkan.

Poltak juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh kliennya, yang merasa dirugikan setelah pinjaman sebesar Rp1 miliar yang telah dilunasi sejak 2022, namun agunan berupa surat kebun sawit senilai Rp2 miliar belum dikembalikan oleh Bank Sumut.

Tuntutan Terhadap Kapolda dan Gubernur Sumut

Massa juga mendesak Kapolda Sumut dan Dirkrimsus untuk segera mengambil tindakan tegas dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa intervensi.

Selain itu, mereka meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan terhadap Dirut Bank Sumut terkait kasus ini.

Kasus Berawal Dari Dugaan Penggelapan

Kasus ini bermula dari laporan yang dilakukan Tianas Situmorang terhadap Bank Sumut pada Mei 2024, terkait dugaan penggelapan 9 surat kebun sawit yang seharusnya dikembalikan setelah pinjaman dilunasi pada 2022.

Permasalahan semakin rumit akibat perselisihan internal keluarga Tianas mengenai siapa yang berhak atas agunan tersebut, yang akhirnya membuat pihak Bank Sumut menahan pengembalian agunan.

Tanggung Jawab Hukum

Aksi ini juga menuntut evaluasi terhadap kinerja Kapolda Sumut dan Dirkrimsus oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengingat lambatnya proses penegakan hukum dalam kasus ini.

Massa berharap kasus ini mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak, dengan harapan agar keadilan dapat segera ditegakkan bagi Tianas Situmorang dan pihak yang terlibat dalam dugaan penggelapan ini segera dimintai pertanggungjawaban.