JAKARTA -Tim Kuasa Hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa mereka tidak akan menunjukkan ijazah Presiden ketujuh Indonesia tersebut kepada publik, kecuali jika diminta oleh lembaga hukum yang berwenang, seperti pengadilan.
Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa tuntutan untuk menunjukkan ijazah Jokowi adalah klaim yang tidak berdasar secara hukum.
Baca Juga:
"Kami sangat menyesalkan tuntutan tersebut, yang sangat tidak berdasar hukum dan bisa menyesatkan," kata Yakup dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, pada Senin (14/4/2025).
Yakup menambahkan bahwa pihaknya hanya akan menyerahkan dokumen tersebut jika ada permintaan resmi dari pengadilan atau lembaga hukum lainnya yang berwenang.
Baca Juga:
"Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan," ujar Yakup.
Isu serupa mengenai ijazah Jokowi sebelumnya telah dibawa ke ranah hukum sebanyak tiga kali.
Dua gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara satu lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Dalam ketiga kasus tersebut, Jokowi selalu memenangkan gugatan.
Yakup menegaskan bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu.
"Semua gugatan tersebut kalah, dan hingga saat ini tidak ada putusan yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu," tambahnya.
Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi lainnya, Andra Reinhard Pasaribu, juga menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif jika ada perintah hukum yang mengharuskan mereka menunjukkan ijazah tersebut.
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Seorang pria bernama Al Ikhramullah (30), warga Dusun Daya Bakri, Desa Badoh, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin apel pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padangsidimpu
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini ditegaskan langsung
Pemerintahan
KUTA SELATAN Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di malam hari, Polsek Kuta Selatan menggelar patrol
Nasional
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
