KPK Bongkar Modus Dugaan Pemerasan Bupati Sukoharjo, Setoran Pegawai Capai Rp2,93 Miliar
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut mencapai triliunan rupiah.
Momen itu terjadi saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10).
Saat sejumlah wartawan mencoba menggali respons terkait pendanaan proyek kereta cepat yang tengah ramai diperbincangkan, Jokowi hanya tersenyum dan membalikkan badan tanpa memberikan komentar.Baca Juga:
Presiden kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan menyapa para alumni Fakultas Kehutanan yang hadir di acara tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyelesaian utang proyek kereta cepat yang merupakan proyek strategis nasional ini tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kewajiban pembayaran utang akan diselesaikan melalui Danantara, sebuah lembaga yang mengelola dividen dari entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bukan berarti tidak dibayar, tapi lewat Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/10).
Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menanggung kewajiban tersebut.
Skema ini dianggap sebagai solusi agar beban anggaran negara tidak langsung terbebani oleh pembayaran utang proyek kereta cepat.
"Kalau dulu kan semuanya pemerintah. Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk Danantara. Dia cukup mampu untuk itu (membayar utang)," jelasnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan bersama konsorsium perusahaan asal China ini telah menjadi sorotan publik karena besarnya nilai utang yang harus ditanggung, diperkirakan mencapai Rp116 triliun.
Meski demikian, pemerintah optimistis skema pembayaran melalui Danantara dapat menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus memastikan kelangsungan proyek tersebut.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihakpihak yang sebelumnya menolak penerapan biodiesel B50. Menurutnya, penolakan tersebut mun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi menerapkan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan mampu menghentikan ketergantungan impor solar. Program
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor keuchik sebagai persia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2026 yang mengatur pembebas
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan pembacaan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dir
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang perdagangan 610 Juli 2026. Bursa Efek Indonesi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus ber
NASIONAL
KARAKAS Jumlah korban meninggal dunia akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 terus bertambah. Hingga
INTERNASIONAL