DPW Syarikat Islam Sumut Dukung Program Gubernur untuk Penguatan Ekonomi Umat
MEDAN Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam (SI) Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Uta
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) untuk Tahun Anggaran 2018-2020.
Salah satu yang dipanggil adalah mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo (BTP).
"Hari ini, Kamis (17/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera Tahun Anggaran 2018-2020," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan tertulis.
Selain BTP, penyidik juga memanggil M Rizal Sutjipto, Pensiunan/Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya periode 2018-2021. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kerugian Negara Capai Belasan Miliar
Kasus ini mencuat setelah KPK mengidentifikasi dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan lahan oleh PT Hutama Karya yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut KPK, nilai kerugian sementara ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. KPK juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung besaran pasti kerugian negara.
"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka dan melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua mantan pejabat PT Hutama Karya serta satu pihak swasta.
Hutama Karya Dukung Proses Hukum
PT Hutama Karya menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Perusahaan menegaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan transaksi pembelian lahan (land bank) di wilayah Bakauheni dan Kalianda, yang terjadi pada periode 2018 hingga 2020.
MEDAN Dewan Pimpinan Wilayah Syarikat Islam (SI) Sumatera Utara menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Uta
NASIONAL
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar rapat koordinasi penetapan masa tanggap darurat bencana sekaligus sosia
PEMERINTAHAN
MEDAN Pembangunan gedung permanen lima Sekolah Rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tahap dua masih berjalan lambat. Persentase pengerjaan s
NASIONAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, menyoroti pernyataan Presiden ke7 RI, Joko Widodo,
POLITIK
ASAHAN Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung turun langsung mendampingi orang tua korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ole
NASIONAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramad
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Haedar Nashir Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadan 1447
NASIONAL
ACEH TAMIANG Menjelang bulan suci Ramadhan, sebanyak 6.052 penyintas banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, masih tinggal di t
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan,
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Jam&039iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Kota Binjai mengajak umat Muslim meningkatkan kekhusyukan dan k
NASIONAL