WAMI: Tempat Hiburan Malam di Medan Terancam Proses Hukum Jika Tak Bayar Royalti Musik

MEDAN -Wahana Musik Indonesia (WAMI) mendesak seluruh tempat hiburan malam (THM), restoran, dan kafe di Kota Medan segera membayar royalti atas penggunaan musik dan lagu di tempat usaha mereka.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kementerian Hukum, Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kamis (17/4/2025).

Baca Juga:

• Putar Lagu di Ruang Usaha Wajib Bayar Royalti, DJKI: Streaming Bukan untuk Komersial
• Sammy Simorangkir Curhat di MK: Dilarang Nyanyikan Lagu Kerispatih, Harus Bayar Rp 5 Juta per Lagu

Budi Yuniawan, Head of Licensing Dept WAMI sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), menegaskan bahwa pembayaran royalti adalah bentuk kesadaran hukum atas hak ekonomi para pencipta lagu dan musisi.

"Apabila mereka memahami kesadaran hukum, tentu tidak akan ada polemik. Di Medan sendiri sudah ada dua tempat hiburan malam yang dilaporkan ke polisi karena tidak mau membayar royalti," ujar Budi.

Baca Juga:

• Lesti Kejora Jadi Saksi di MK: “Saya Hanya Penyanyi, Bukan Pelanggar Hak Cipta”
• Makki Ungu Tanggapi Keluhan Royalti Kecil: “Kalau Belum Jadi Anggota LMK, Lupakan Royalti”

Dua tempat hiburan tersebut adalah AMV Club dan HW DBM yang berlokasi di Jalan Putri Merak Jingga.

Keduanya dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan memutar lagu tanpa izin untuk keuntungan komersial.

Laporan tersebut tercatat dalam nomor STTLP/B/270/II/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara, tertanggal 25 Februari 2025.

Menurut Bigi Ramadha, Head of Legal WAMI, total kerugian dari dua THM tersebut mencapai Rp 1 miliar, masing-masing sekitar Rp 500 juta.

Pihaknya juga telah melakukan upaya somasi sejak tahun lalu, namun tidak direspons oleh pihak pengelola.

"Royalti ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap karya dan jerih payah para pencipta lagu," tegas kuasa hukum WAMI, Helmax Alex Sebastian Tampubolon.

Pihak kepolisian melalui Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon, memastikan laporan tersebut telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Sosialisasi yang digelar WAMI diharapkan dapat membangun pemahaman lebih luas kepada para pelaku usaha, meskipun Budi Yuniawan menyayangkan karena yang hadir dalam kegiatan tersebut hanyalah perwakilan manajemen, bukan pemilik langsung.

"Jika manajemen berganti, khawatir pengetahuan ini tidak dilanjutkan. Padahal, pelanggaran hak cipta atas penggunaan musik dapat dipidanakan," pungkasnya.*

(tm/a008)