
Tingkatkan Perekonomian, Bupati Batu Bara Mengundang Investor untuk Berinvestasi di Batu Bara
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengundang investor untuk datang dan berinvestasi di Kabupaten Batu Bara dan juga
Pemerintahan"Ancaman hukumannya bisa lebih dari 12 tahun karena dugaan pemberatan terhadap empat korban," jelas AKBP Ni Made Pujawati, Kepala Subdirektorat Renakta Reskrimum Polda NTB.
LRR dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terkait pelecehan seksual fisik.
Pihak kepolisian memastikan akan mengusut tuntas kasus ini dan memberikan perlindungan kepada para korban.*
Baca Juga:
(cn/a008)
Baca Juga:
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengundang investor untuk datang dan berinvestasi di Kabupaten Batu Bara dan juga
PemerintahanPAKPAK BHARAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK
PendidikanPAKPAK BHARAT Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyatakan dukunganny
NasionalKARO Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, melakukan aksi penanaman pohon
NasionalKARO Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, melakukan kunju
KesehatanLONDON Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pemerintahannya siap mengakui kedaulatan negara Palestina dalam Sidang Um
InternasionalJAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis daftar lengkap wilayah di Indonesia yang berpotensi terdampak gelom
PeristiwaJAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Rabu (30/7/2025). Harga
EkonomiJAKARTA Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi digital membawa dampak besar terhadap lanskap ketenagakerjaa
Sains & TeknologiJAKARTA Seruan keras disampaikan oleh Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom nasional, agar pemerintah pu
Nasional