PADANGSIDIMPUAN -Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan Parlagutan Harahap dari jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan.
Pemecatan ini merupakan buntut dari dugaan pelanggaran kode etik terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Parlagutan karena memeras seorang calon legislatif (caleg).
Baca Juga:
Putusan tersebut dibacakan dan dipublikasikan melalui situs resmi DKPP, yang menyatakan bahwa seluruh aduan terhadap Parlagutan dikabulkan.
"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Teradu Parlagutan Harahap Selaku Anggota KPU Kota Padangsidimpuan terhitung sejak putusan ini dibacakan," bunyi amar putusan, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga:
Kasus bermula pada 4 November 2023 ketika Parlagutan mengajak anggota PPK Padangsidimpuan Utara, Rahmat Saleh Nasution, untuk bertemu dengan seorang caleg.
Dalam pertemuan itu, ia menawarkan komitmen untuk menggalang suara sebanyak 1.000 suara.
Parlagutan membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa ia hanya dimintai bantuan.
Namun, pada 27 Januari 2024, Polda Sumut melakukan OTT terhadap Parlagutan dan Rahmat dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 22,5 juta.
Parlagutan ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rahmat sebagai saksi.
Meski pelapor sempat mencabut laporan dan mengaku berdamai, DKPP menilai Parlagutan tetap bersalah karena mencoreng nama baik institusi KPU.
"Perbuatan teradu tersebut sudah mencoreng nama lembaga KPU Kota Padangsidimpuan. Seharusnya Teradu bertindak profesional, akuntabel dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu," tulis DKPP dalam pertimbangan putusan.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal