Media Abal-Abal Okeyboss.com Dipastikan Tak Berbadan Hukum, Dewan Pers Tegaskan Bukan Produk Jurnalistik

PANGKALPINANG – Jelang Pilkada ulang Pangkalpinang, sebuah polemik tajam mencuat setelah Sudarsono alias Panjul, residivis dan eks anggota Polri yang mengaku sebagai wartawan media online okeyboss.com, dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung oleh tim kuasa hukum pasangan bakal calon Wali Kota jalur independen, "Merdeka".

Pelaporan ini dilakukan lantaran Sudarsono dianggap menyebarkan berita fitnah dan opini menyesatkan terhadap paslon Merdeka, tepat saat proses verifikasi faktual oleh KPU Kota Pangkalpinang berlangsung.

Namun dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa media online okeyboss.com ternyata tidak terdaftar sebagai badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham RI.

Baca Juga:

• Jufrizal Kembali Pimpin PWI Aceh Besar Periode 2025-2030, Siap Perkuat Peran Wartawan
• Wartawan Diduga Dikeroyok di Belitung Timur, Dewan Pers Desak Polisi Usut Tuntas

Fakta ini memastikan bahwa media tersebut bukanlah perusahaan pers resmi, dan produk beritanya tidak dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik yang dilindungi UU Pers.

Anggota Dewan Pers dari Komisi Pengaduan dan Ahli Pers, Herudjanto, menegaskan bahwa media tidak berbadan hukum otomatis bukan perusahaan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga:

• Kejaksaan RI dan Dewan Pers Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Kemerdekaan Pers
• Ketua Dewan Pers Harap Polri Makin Dicintai Masyarakat di Usia ke-79

"Kalau medianya tidak berbadan hukum, maka ia bukan perusahaan pers. Produk beritanya bukan karya jurnalistik. Kalau merugikan, prosesnya masuk ke hukum pidana umum, bukan ke Dewan Pers," tegas Herudjanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Ia juga mengutip Pasal 9 ayat (2) UU Pers yang berbunyi:

"Perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia."

Selain itu, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa karya jurnalistik adalah hasil peliputan wartawan yang dipublikasikan melalui perusahaan pers sah.

Dengan demikian, klaim Sudarsono sebagai wartawan okeyboss.com tidak memiliki landasan hukum.

Desakan Proses Hukum

Kuasa hukum paslon Merdeka, Ishar SH, meminta Ditkrimsus Polda Babel segera memeriksa Sudarsono agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan potensi unjuk rasa dari simpatisan paslon.

"Tuduhan mencuri data KTP yang disebarkan melalui media ilegal jelas merusak citra pasangan kami. Tuduhan ini tidak berdasar, tanpa data, dan mengandung fitnah," ujar Ishar.

Ia menegaskan bahwa Pilkada harus berjalan damai dan demokratis, bukan dikotori oleh informasi sesat dari media tanpa legalitas.

Literasi Pers dan Verifikasi Media Makin Mendesak

Kasus ini menjadi pengingat bagi publik, peserta Pilkada, dan tokoh masyarakat akan pentingnya literasi pers.

Dewan Pers secara konsisten menegaskan bahwa hanya media yang berbadan hukum dan terverifikasi yang diakui sebagai institusi pers resmi.

Melalui Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/I/2014, Dewan Pers menyebutkan bahwa wartawan dari media tidak berbadan hukum tidak berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Langkah hukum yang ditempuh tim Merdeka dinilai sebagai preseden penting dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab menjelang pesta demokrasi.*