Menyusuri Kebun Melon dan Rumah Tempe Koro, Inisiatif Srikandi Aceh Dukung Pembangunan Ekonomi Lokal
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah membuka penyelidikan umum terkait dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan tekstil raksasa nasional, PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membenarkan bahwa kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan awal dan belum mengarah pada penetapan tersangka maupun estimasi kerugian negara.
"(Kasusnya) masih penyelidikan umum," ujar Harli kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).
Dugaan Belum Mengarah ke Kerugian Negara
Menurut Harli, saat ini penyidik fokus menelusuri apakah dalam proses pemberian kredit ke PT Sritex terdapat unsur pelanggaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara, atau hanya melibatkan entitas swasta.
"Itu yang sedang kami teliti, makanya statusnya masih umum," jelasnya.
Kejagung juga belum mengungkap berapa banyak saksi yang telah diperiksa maupun institusi keuangan pemberi kredit yang terlibat dalam kasus ini.
"Harus dicek dahulu," jawab Harli saat ditanya lebih lanjut.
Sritex di Tengah Sorotan Publik
Kasus ini menambah deretan sorotan terhadap PT Sritex, yang sebelumnya ramai diberitakan karena persoalan keuangan, utang yang menumpuk, hingga restrukturisasi besar-besaran.
Di sisi lain, publik juga menyoroti belum dibayarnya THR dan pesangon sejumlah buruh, yang berujung aksi protes ke rumah pemilik perusahaan.
Fokus Kejagung: Pengawasan Kredit Korporasi
Dugaan korupsi dalam pemberian kredit ke korporasi besar seperti Sritex kini menjadi fokus penting Kejagung, terutama dalam pengawasan terhadap potensi moral hazard dan penyalahgunaan dana perbankan oleh kalangan elite bisnis.
Penyelidikan terhadap Sritex menjadi pengingat bahwa sektor korporasi juga tak luput dari pengawasan hukum, terutama bila menyangkut dana besar yang seharusnya digunakan untuk kepentingan ekonomi nasional secara transparan dan akuntabel.*
(bs/a008)
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK