Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya angkat suara terkait kabar Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang disebut akan mendapatkan akses terhadap data pribadi warga Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan dagang kedua negara.
Menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri perayaan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Rabu (23/7/2025) malam, Prabowo menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung.
"Ya, nanti itu sedang, negosiasi jalan terus," ujar Prabowo singkat.
Polemik ini mencuat usai Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus hambatan dalam perdagangan digital, termasuk memberikan kepastian terkait transfer data pribadi ke luar negeri, khususnya ke AS.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi detail terkait mekanisme dan bentuk kesepakatan soal transfer data tersebut.
Meutya menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan untuk berkoordinasi," kata Meutya di Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025).
Meutya menambahkan, setelah koordinasi dilakukan, pemerintah akan memberikan penjelasan resmi kepada publik untuk memastikan transparansi dan perlindungan terhadap data pribadi warga negara.
Pernyataan Gedung Putih menyebutkan, komitmen Indonesia terkait transfer data ini merupakan bagian dari kesepakatan pengurangan tarif dagang dari 32% menjadi 19%.
Namun, pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bentuk teknis dan perlindungan hukum atas data pribadi yang ditransfer ke AS.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai koordinator negosiasi tarif dengan AS, menegaskan bahwa kebijakan transfer data tetap akan berada di bawah pengawasan ketat.
"Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab," ujar Airlangga singkat.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN