Prabowo Respons Isu Akses Data Pribadi RI oleh AS: Negosiasi Masih Berjalan

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya angkat suara terkait kabar Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang disebut akan mendapatkan akses terhadap data pribadi warga Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan dagang kedua negara.

Menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri perayaan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Rabu (23/7/2025) malam, Prabowo menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung.

"Ya, nanti itu sedang, negosiasi jalan terus," ujar Prabowo singkat.

Polemik ini mencuat usai Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus hambatan dalam perdagangan digital, termasuk memberikan kepastian terkait transfer data pribadi ke luar negeri, khususnya ke AS.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi detail terkait mekanisme dan bentuk kesepakatan soal transfer data tersebut.

Meutya menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan untuk berkoordinasi," kata Meutya di Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025).

Meutya menambahkan, setelah koordinasi dilakukan, pemerintah akan memberikan penjelasan resmi kepada publik untuk memastikan transparansi dan perlindungan terhadap data pribadi warga negara.

Pernyataan Gedung Putih menyebutkan, komitmen Indonesia terkait transfer data ini merupakan bagian dari kesepakatan pengurangan tarif dagang dari 32% menjadi 19%.

Namun, pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bentuk teknis dan perlindungan hukum atas data pribadi yang ditransfer ke AS.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai koordinator negosiasi tarif dengan AS, menegaskan bahwa kebijakan transfer data tetap akan berada di bawah pengawasan ketat.

"Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab," ujar Airlangga singkat.

Polemik ini memunculkan kekhawatiran publik tentang potensi pelanggaran kedaulatan digital dan privasi data.

Banyak pihak menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam setiap perjanjian internasional yang menyangkut data warga negara.

Pengamat teknologi informasi dan kebijakan publik mendesak agar pemerintah memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tidak merugikan hak-hak digital masyarakat Indonesia.*

(kp/a008)