JAKARTA – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan mengancam kebebasan pers selama jurnalis menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kriminalisasi terhadap insan media di tengah pembahasan revisi KUHAP.
"Sejauh ini tidak ada wartawan yang dituntut di pengadilan karena produk jurnalistik. Penuntutan itu terkait perbuatan pidana, bukan karya jurnalistik," ujar Pujiyono, Minggu (4/5/2025).
Baca Juga:
Pujiyono menjelaskan bahwa kasus-kasus hukum yang melibatkan individu dari kalangan media biasanya disebabkan oleh tindakan di luar aktivitas jurnalistik, bukan karena isi berita atau karya jurnalistiknya.
"Sudah kami pastikan bahwa tindakan yang bersangkutan tidak terkait dengan produk jurnalistik. Tapi ada tindakan lain yang dianggap sebagai perintangan," tegasnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Pujiyono menekankan bahwa pengawasan terhadap penegakan hukum tidak hanya berada di tangan internal dan eksternal institusi penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas media dan masyarakat.
"Secara internal ada Jamwas, eksternal ada Komjak. Tapi itu tidak cukup. Diperlukan pengawasan dari masyarakat, terutama teman-teman media yang harus memberitakan secara jujur dan objektif," katanya.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
