JAKARTA – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan mengancam kebebasan pers selama jurnalis menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kriminalisasi terhadap insan media di tengah pembahasan revisi KUHAP.
"Sejauh ini tidak ada wartawan yang dituntut di pengadilan karena produk jurnalistik. Penuntutan itu terkait perbuatan pidana, bukan karya jurnalistik," ujar Pujiyono, Minggu (4/5/2025).
Baca Juga:
Pujiyono menjelaskan bahwa kasus-kasus hukum yang melibatkan individu dari kalangan media biasanya disebabkan oleh tindakan di luar aktivitas jurnalistik, bukan karena isi berita atau karya jurnalistiknya.
"Sudah kami pastikan bahwa tindakan yang bersangkutan tidak terkait dengan produk jurnalistik. Tapi ada tindakan lain yang dianggap sebagai perintangan," tegasnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Pujiyono menekankan bahwa pengawasan terhadap penegakan hukum tidak hanya berada di tangan internal dan eksternal institusi penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas media dan masyarakat.
"Secara internal ada Jamwas, eksternal ada Komjak. Tapi itu tidak cukup. Diperlukan pengawasan dari masyarakat, terutama teman-teman media yang harus memberitakan secara jujur dan objektif," katanya.
SIBOLGA Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sibolga terus mengintensifkan upaya edukasi dan pencegahan terhadap praktik overload dan o
Nasional
JAKARTA Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan pentingnya peran pencak silat sebagai perekat sosial, media pendidikan karakter, serta
Olahraga
ST. PETERSBURG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi menawarkan kerja sama kepada Rusia untuk menge
Ekonomi
ST. PETERSBURG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, angkat bicara terkait meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel yang
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Pemerintah Polandia dalam tiga se
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya mendukung penuh program percepatan optimalisasi lahan da
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi memberlakukan kebijakan Work
Nasional
JAKARTA Ketidakpastian global akibat memanasnya geopolitik dunia menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait ketahanan pangan
Pertanian Agribisnis
JENEWA Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) terus meningkat tanpa titik terang, meski perwakilan kedua negara telah duduk bers
Internasional
JAKARTA Kepastian hukum soal performing rights dalam industri musik Indonesia akhirnya diperjelas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Inte
Entertainment
