SURABAYA -Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap jaringan perdagangan ilegal bahan kimia berbahaya dengan menggerebek dua gudang penyimpanan sianida di Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur.
Aksi ini menindaklanjuti laporan adanya impor dan distribusi ilegal sodium cyanide (sianida) dari luar negeri yang dijual ke penambang emas ilegal.
Gudang pertama yang digerebek berlokasi di Jalan Margo Mulia Indah Blok H/9A, Tandes, Surabaya. Di sana, Bareskrim menemukan adanya pengiriman lanjutan berupa 10 kontainer sianida dari China.
Gudang kedua berada di Jalan Gudang Garam, Gempol, Pasuruan, yang menjadi lokasi pemindahan setelah penggerebekan di Surabaya.
Ribuan Drum Tanpa Label
Dari dua lokasi tersebut, Bareskrim menyita total 6.101 drum sianida dengan berbagai merek dan kondisi. Sebagian besar drum tidak memiliki label atau hologram, diduga sengaja dilepas untuk menghilangkan jejak distribusi.
Pihak kepolisian menetapkan SS (Direktur PT Sumber Hidup Chemindo) sebagai tersangka tunggal sementara, dengan modus impor ilegal menggunakan nama perusahaan tambang emas fiktif yang tidak lagi beroperasi.
494 Ton Sianida Impor Ilegal
Dalam kurun waktu satu tahun (2024–2025), SS diketahui telah mengimpor sekitar 494,4 ton sianida melalui 9.888 drum, dengan pengiriman dilakukan sebanyak tujuh kali. Drum tersebut dijual secara ilegal ke berbagai wilayah, dengan harga Rp 6 juta per drum. Omzet total perdagangan gelap ini ditaksir mencapai Rp 59 miliar.
"Kami sedang mendalami kemungkinan adanya tersangka tambahan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses impor dari luar negeri," ungkap Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.
Sianida Hanya Boleh Diimpor PPI dan Sarinah
Direktur Tertib Niaga Kemendag RI, Mario Josko, menegaskan bahwa impor dan distribusi bahan berbahaya seperti sianida hanya dapat dilakukan oleh PT PPI dan PT Sarinah. Ia mendukung penuh penindakan oleh Bareskrim terhadap penyalahgunaan izin distribusi bahan kimia berbahaya.
Tersangka Terancam Hukuman Ganda
Tersangka SS dijerat dengan:
Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (ancaman 4 tahun penjara/denda Rp 10 miliar)
Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, dan f juncto Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (ancaman 5 tahun penjara/denda Rp 2 miliar)*
(kp/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait jata
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tim gabungan kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamazaro Waruwu
Peristiwa
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua,
Nasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek jalan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Sebuah ledakan tabung oksigen terjadi di gudang yang berlokasi di Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Rabu (5/1
Peristiwa
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (5/11/2025). Apel ini di
Nasional
MEDAN Unit Opsnal Reskrim Polsek Medan Timur berhasil menangkap dua pria yang kedapatan mencuri besi pipa jemuran milik warga di Jalan P
Hukum dan Kriminal
MEULABOH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 di Mapolres Aceh Ba
Nasional
JAKARTA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap tiga anggota DPR nonaktif dan mengaktifkan kembali d
Politik
MEDAN Personel Polda Sumatera Utara, Aipda ES, resmi dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti menjual barang bukti 1 kilogram
Hukum dan Kriminal