Andre mendesak KLHK untuk segera mengevaluasi status kawasan tersebut dan menghentikan segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap masyarakat.
Ia juga mendorong pembukaan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat adat guna mencari solusi yang berkeadilan.
Baca Juga:
Ketua DPRD Pesisir Selatan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Andre Rosiade.
Baca Juga:
Ia berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat.
Andre tidak datang sendiri. Ia didampingi rombongan dari Pesisir Selatan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta 25 ibu-ibu perwakilan warga yang menyampaikan keresahan atas status tanah yang telah mereka tempati dan kelola sejak lama, namun kini diklaim sebagai hutan lindung.*
(d/a008)
Denpasar Selamat beraktivitas, Semeton Bali! Jangan lupa pantau cuaca harian agar rencana berjalan lancar tanpa gangguan. Berdasarkan pa
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarny
Nasional
SUMUT Cuaca di wilayah Sumatera Utara hari ini didominasi oleh hujan ringan hingga sedang. Dari pantauan prakiraan cuaca terkini, sejumlah
Nasional
Padangsidimpuan, Sumatera Utara Arbil Fahrizan, kontestan muda berbakat dari Asahan, Sumatera Utara, kembali mencuri perhatian publik le
Entertainment
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal