Hampir 3 Bulan Tak Turun Hujan, Warga Pekan Bada Aceh Besar Mulai Krisis Air Bersih
ACEH BESAR Warga di kawasan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang ya
PERISTIWA
PEKANBARU – Pihak Sanel Tour and Travel menyatakan keberatan atas penyegelan kantor mereka oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pekanbaru yang dilakukan pada Rabu (14/5/2025).
Penyegelan ini merupakan buntut dari kasus penahanan ijazah puluhan mantan karyawan perusahaan tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (15/5), dua kuasa hukum pemilik Sanel, Santi, yakni Daud Pasaribu dan Bangun PH Pasaribu, mengungkapkan niat mereka untuk melaporkan tindakan penyegelan tersebut ke Mabes Polri.
"Kami sudah lihat segelnya, dan kami keberatan dengan penyegelan itu," ujar Daud.
"Untuk langkah hukumnya, pertama kami akan kaji dulu pelanggaran hukumnya. Setelah itu, kami akan buat laporan polisi atau pengaduan ke Mabes Polri saja langsung," lanjutnya.
Daud menyebut penyegelan kantor Sanel merupakan perintah langsung dari Gubernur Riau, Abdul Wahid, kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat negara atau abuse of power.
"Kami sudah videokan proses penyegelan dan akan menjadikannya bukti. Ini bentuk tindakan sewenang-wenang," tegas Daud.
Senada dengan itu, kuasa hukum lainnya, Bangun PH Pasaribu, mempertanyakan dasar hukum dari penyegelan tersebut.
"Kami akan melawan secara hukum. Kita juga punya hak yang sama di mata hukum," tegasnya.
Penyegelan kantor Sanel dilakukan usai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, bersama Gubernur Riau melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tersebut.
Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan karena pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen izin operasional.
ACEH BESAR Warga di kawasan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang ya
PERISTIWA
KARO Orangtua siswa yang terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mempertanyakan
PERISTIWA
KUALA LUMPUR Malaysia dinilai perlu melanjutkan upaya meminta ganti rugi atas dampak kabut asap lintas batas yang berulang, termasuk yan
INTERNASIONAL
DAIRI Satuan Reserse Kriminal Polres Dairi mengungkap kasus perampokan dan penyekapan terhadap seorang dokter berinisial NT, 61 tahun, d
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI DPD II Partai Golkar Kota Binjai memperkuat struktur organisasi sayap partai menjelang Pemilu 2029. Haji Kires menunjuk Ali Imron
POLITIK
JAKARTA Nama Ahmad M. Ali kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp3,5 miliar dalam pen
SOSOK
ASAHAN Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, masih menjadi salah satu jalur yang digunakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat utama (PJU) dan lima kapo
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu faktor yang diduga memicu kasus keracunan dalam program Makan Bergi
KESEHATAN