BINJAI– Beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Binjai mulai menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai terkait dugaan korupsi dana insentif fiskal senilai puluhan miliar rupiah.
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Baca Juga:
Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap salah satu kepala OPD yang berkaitan dengan dana insentif fiskal.
Ia juga menyampaikan kemungkinan beberapa kepala OPD lainnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan guna pengembangan penyidikan.
Baca Juga:
"Seminggu lalu, satu kepala OPD sudah kami periksa terkait dana insentif fiskal. Kami juga tidak menutup kemungkinan memanggil beberapa kepala OPD lainnya," ujar Noprianto, Sabtu (17/5/2025).
Namun, Noprianto enggan membeberkan identitas kepala OPD yang diperiksa.
Sebelumnya, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, disebut-sebut sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang sama.
Namun Amir membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa pertemuan dengan KPK merupakan rapat koordinasi pencegahan korupsi se-Sumatera Utara, bukan pemeriksaan.
"Rakor di KPK, bukan pemeriksaan dana insentif fiskal. Kami bersama kepala daerah lainnya mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi," jelas Amir saat diwawancarai wartawan.
Amir juga menambahkan bahwa dana insentif fiskal yang diterima Kota Binjai jelas dialokasikan untuk pembangunan daerah dan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui jumlah pasti dana tersebut dan menyarankan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD).
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya dana yang diduga disalahgunakan dan upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah.*
(tm/a008)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan